Pakar sebut Uni Eropa tak akan jatuhkan sanksi keras pada Turki

​​​​​​​Murat Ozgur Guvendik

ANKARA

Menekankan pentingnya dialog dan negosiasi dalam hubungan Turki dan Uni Eropa (UE), para pakar mengatakan mereka tidak memprediksikan penjatuhan sanksi keras terhadap Turki dalam KTT para pemimpin Uni Eropa akhir pekan ini.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Emre Gonen, seorang pakar politik di Universitas Bilgi Istanbul, pada Senin menekankan bahwa UE tidak pernah memiliki konsensus kebijakan luar negeri.

Menggarisbawahi fakta bahwa Turki masih menjadi calon anggota UE, Gonen juga menegaskan bahwa Turki merupakan benteng pertahanan NATO di Mediterania Timur.

Menyinggung masalah Mediterania Timur - yang digunakan Yunani dan Siprus Yunani sebagai alasan untuk menekan sanksi terhadap Turki - Gonen mengatakan “Turki melindungi hak-haknya yang sah di Mediterania Timur. Tetapi solusi harus dicari di forum negosiasi. Jika ketegangan semakin meningkat, UE tidak dapat memberikan solusi."

Di tengah ketegangan baru-baru ini di kawasan itu, Yunani dan Siprus Yunani meningkatkan tekanan mereka pada anggota UE lainnya untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki pada KTT 10-11 Desember nanti.

Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, menolak klaim batas maritim Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani, dan menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.

Ankara mengirim beberapa kapal bor dalam beberapa bulan terakhir untuk mengeksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik Republik Turki Siprus Utara.

Para pemimpin Turki telah berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog, dan negosiasi.

- Akal sehat akan menang

Menanggapi potensi sanksi keras yang dijatuhkan terhadap Turki di KTT tersebut, Gonen mengatakan dia berharap akal sehat akan menang di kedua sisi Turki dan UE, yang katanya saling membutuhkan.

Mengecam kampanye disinformasi Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk menggambarkan Turki sebagai negara penyerang, dia menekankan bahwa Turki harus waspada.

“Saat ini, Turki berada pada momen bersejarah. Harus diputuskan bagaimana akan memposisikan militer dan soft powernya agar bisa berpengaruh dalam ranah global,” sebut dia.

Birgul Demirtas, seorang ahli politik di Universitas Turki-Jerman di Istanbul, menggarisbawahi bahwa Siprus Yunani diterima di UE pada tahun 2004 – meski negara itu menolak resolusi PBB - sangat mengubah kebijakan tentang masalah regional, termasuk Kaukasus dan Timur Tengah.

“Namun, saya tidak melihat kemungkinan sanksi keras dalam KTT Uni Eropa. Berbagai kepentingan ekonomi dan strategis bersama akan mencegah retorika keras yang menyerang Turki berubah menjadi sanksi keras,” tukas dia.