Maria Elisa Hospita
13 Desember 2017•Update: 14 Desember 2017
Qais Abu Samara
RAMALLAH, Palestina
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada Selasa meminta Dewan Keamanan PBB menekan Israel agar menghentikan kependudukannya di wilayah Palestina yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.
"Kami meminta PBB dan Dewan Keamanan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dan menekan Israel agar mengakhiri kependudukannya di tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur," kata Hamdallah saat konferensi pers jelang pertemuan kabinet mingguan di Ramallah.
Hamdallah mencerca keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada pekan lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ia menyebut keputusan tersebut "tidak adil" dan merupakan "sebuah pelanggaran terhadap legitimasi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, juga penghinaan bagi rakyat Palestina".
"Kami tidak akan meninggalkan Yerusalem atau menodai identitas Arab dan situs sucinya," tandas Hamdallah sambil mengajak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membela kota suci tersebut.
Hamdallah juga meminta negara-negara lainnya untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Yerusalem masih menjadi poros konflik Israel-Palestina, karena orang-orang Palestina menginginkan Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negaranya di masa yang akan datang.
Perubahan dramatis kebijakan AS mengenai Yerusalem telah memicu sejumlah aksi protes di wilayah Palestina dan beberapa negara Arab dan Muslim.
