Palestina tolak rencana ‘Kesepakatan Abad Ini’

Hacer Başer

RAMALLAH

Pemerintah Amerika Serikat akan memulai kembali rencana perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan, para pemimpin dunia Arab menolak rencana yang disebut-sebut sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ tersebut.

Abbas dalam pertemuan Komite Sentral Partai Fatah mengatakan, “Kami tak akan menyetujui Kesepakatan Abad Ini.”

“Saudara-saudara Arab kami menyatakan penentangan mereka terhadap ‘Kesepakatan Abad Ini’,” kata Abbas.

Abbas juga menambahkan bahwa tidak mungkin bagi berbagai negara di Eropa, Asia dan Afrika untuk menerima kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataannya itu, Abbas kembali mengundang Hamas untuk memberi ruang bagi pemerintah rekonsiliasi Palestina agar dapat bekerja di Gaza. Kepada pihak Mesir, Abbas menyampaikan pesan bahwa jika Hamas ingin berdamai, Hamas harus menyerahkan semua yang ada di Gaza agar Pemerintah Palestina dapat mengambil alih kepemerintahan di sana. Namun jika Hamas menolak untuk menyerahkan Gaza, maka semua tanggung jawab akan berada di tangan Hamas.

Berkaitan dengan rencana pemerintah Israel untuk mengeluarkan larangan pembayaran tunjangan, Abbas berjanji kepada keluarga para korban penahanan dan para korban jiwa yang tewas akibat kekejaman Israel, bahwa pemerintah Palestina akan tetap membayarkan uang tunjangan mereka.

“Kami akan menunggu dan terus memasang mata. Kami akan bertindak sesuai dengan kepentingan kami. Kami akan tetap membayar tunjangan mereka. Kami telah membayar tunjagan ini sejak tahun 1965,” ujar Abbas.

Menurut pernyataan yang diberikan kepada pers, ‘Kesepakatan Abad Ini’ berisi syarat-syarat berupa penyerahan wilayah pendudukan di timur Yerusalem kepada Israel dan perlindungan bagi permukiman Yahudi ilegal di wilayah Tepi Barat.

Kesepakatan tersebut sama sekali tidak membahas tentang izin pemulangan kembali 5,9 juta rakyat Palestina ke kampung halaman mereka. Oleh sebab itu banyak desas-desus bahwa rakyat Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke rumah-rumah mereka.

Yerusalem masih menjadi poros konflik Timur Tengah, dengan rakyat Palestina mengharapkan Yerusalem Timur -- yang diduduki oleh Israel sejak 1967 -- pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota Negara Palestina yang merdeka.