Parlemen loloskan rencana pembersihan politik Prancis

Hajer M’tiri

PARIS

Parlemen Prancis pada Kamis menerapkan sebagian besar rencana legislatif Presiden Emmanuel Macron untuk membersihkan politik Prancis.

Pemilu Majelis Nasional tersebut diumumkan sehari setelah Senat - majelis tinggi parlemen - menyetujui undang-undang tersebut, salah satu janji kampanye kepresidenan Macron.

Bagian kedua undang-undang tersebut, yang mencakup penghapusan dana konstituensi untuk anggota parlemen, akan diajukan pada 9 Agustus atas permintaan Senat.

Undang-undang yang diajukan oleh sekutu Macron, pemimpin Partai Gerakan Demokratik, Francois Bayrou, mencakup "larangan nepotisme untuk anggota parlemen", terutama setelah sebuah skandal pengadaan pekerjaan palsu merusak kesempatan pencalonan kandidat presiden konservatif Francois Fillon awal tahun ini.

Berdasarkan undang-undang tersebut, anggota dan menteri terpilih dilarang mempekerjakan anggota keluarga dekat; mereka yang melanggar bisa menghadapi hukuman tiga tahun di penjara dan denda EUR 45.000 (USD 53.400).

Undang-undang tersebut juga menjelaskan langkah-langkah melawan konflik kepentingan di antara anggota parlemen dan senator, serta menindak korupsi keuangan.

Dalam kesempatan terpisah, jajak pendapat yang diterbitkan situs YouGov pada Kamis menunjukkan pada Juli popularitas Macronm melemah sebanyak tujuh poin dibandingkan bulan sebelumnya.