Parlemen Turki ratifikasi mosi bantuan militer ke Libya

Muhammet Emin Avundukluoğlu

ANKARA

Parlemen Turki pada Kamis meratifikasi mosi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengirim pasukan ke Libya.

Sebanyak 509 anggota parlemen menghadiri rapat pemungutan suara di parlemen yang berisi 600 kursi; mosi tersebut didukung oleh 325 anggota parlemen, sementara 184 anggota parlemen lainnya menolak mosi tersebut.

Fraksi Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa, dan fraksi Partai Gerakan Nasionalis (MHP) mendukung mosi itu. Sementara kubu oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Rakyat Demokratik (HDP) dan Partai Baik (IYI) memberikan suara menolak langkah pengiriman pasukan.

"Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya mengajukan permohonan bantuan militer kepada Turki untuk menghadapi ancaman terhadap persatuan dan stabilitas Libya," demikian isi mosi tersebut.

Pekan lalu, kepresidenan Turki mengajukan mosi ke parlemen terkait permintaan bantuan militer oleh pemerintah Libya yang diakui oleh PBB dan internasional.

Pada 7 November, pemerintah Libya yang berbasis di Ankara dan Tripoli mencapai dua nota kesepahaman (MoU) yang terpisah, satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batasan maritim di Mediterania Timur.

Perjanjian kedua negara itu mencakup peningkatan kerja sama dalam pertukaran personel, material, peralatan, konsultasi, dan pengalaman antara kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut juga menawarkan dukungan Turki untuk pembentukan Pasukan Reaksi Cepat untuk polisi dan militer di Libya, serta peningkatan kerja sama dalam industri intelijen dan pertahanan.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi sejauh ini terus mengalami kegagalan.

Pada 12 Desember, Haftar mengumumkan bahwa dia telah memerintahkan gerilyawan untuk meluncurkan "pertempuran yang menentukan" guna merebut ibu kota.

Menurut data PBB, lebih dari seribu orang terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 orang terluka.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.