PBB desak paket bantuan USD2,5 triliun untuk negara berkembang

Peter Kenny

JENEWA

Badan perdagangan dan pembangunan PBB pada Senin mendesak paket bantuan senilai USD2,5 triliun untuk dua pertiga dari negara-negara berkembang, tidak termasuk China, untuk mengubah ekspresi solidaritas internasional menjadi tindakan global yang bermakna di tengah pandemi global virus korona (Covid-19).

"Kecepatan guncangan ekonomi dari pandemi telah melanda negara-negara berkembang sangat dramatis, bahkan dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008," kata UNCTAD dalam sebuah laporan.

"Kejatuhan ekonomi akibat guncangan ini sedang berlangsung dan semakin sulit diprediksi, tetapi ada indikasi yang jelas bahwa keadaan akan jauh lebih buruk bagi ekonomi berkembang sebelum mereka menjadi lebih baik," kata Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi dalam laporan itu.

Laporan itu juga menyerukan pembatalan utang senilai USD1 triliun tahun ini dari negara-negara berkembang dan pengumpulan USD500 miliar untuk mendanai Rencana Marshall agar pemulihan kesehatan dipecah menjadi hibah.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam dua bulan sejak virus korona mulai menyebar di luar China, negara-negara berkembang telah menderita pukulan besar dalam hal arus keluar modal.

UNCTAD juga mengatakan ada peningkatan selisih obligasi, depresiasi mata uang dan hilangnya pendapatan ekspor, termasuk dari penurunan harga komoditas dan penurunan pendapatan pariwisata.

"Pada sebagian besar langkah-langkah ini, dampaknya telah memangkas lebih dalam dari pada tahun 2008; dan dengan kegiatan ekonomi domestik sekarang merasakan efek dari krisis, UNCTAD tidak optimis tentang jenis rebound cepat yang dialami banyak negara berkembang antara 2009 dan 2010," kata laporan itu.

Richard Kozul-Wright, direktur strategi globalisasi dan pembangunan UNCTAD, mengatakan ekonomi maju telah berjanji untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah perusahaan dan rumah tangga mereka kehilangan banyak pendapatan.

"Tetapi jika para pemimpin G20 ingin tetap berpegang pada komitmen mereka tentang 'respons global dalam semangat solidaritas,' harus ada tindakan sepadan untuk enam miliar orang yang tinggal di luar ekonomi inti G20," ujar Kozul-Wright.

Sementara itu, UNCTAD mengungkapkan bahwa aliran keluar portofolio dari negara-negara berkembang utama melonjak menjadi USD59 miliar dalam sebulan antara Februari dan Maret.

Di antara negara-negara yang menunjukkan aliran keluar portofolio adalah Brasil, India, Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand dan Turki.

Menurut UNCTAD, angka ini lebih dari dua kali lipat arus keluar yang dialami oleh negara-negara yang sama segera setelah krisis keuangan global, mencatatkan USD26,7 miliar.

Nilai mata uang mereka terhadap dolar telah turun antara 5 persen dan 25 persen sejak awal tahun ini, lebih cepat dari bulan-bulan awal krisis keuangan global.

Harga komoditas, di mana banyak negara berkembang sangat bergantung pada devisa mereka, juga turun drastis sejak krisis dimulai.

Menurut laporan itu, penurunan harga keseluruhan telah mencapai 37 persen tahun ini.