PBB desak pembentukan 'pemerintahan inklusif' di Irak

Umar Farooq

WASHINGTON

Representatif Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Jan Kubis mendesak para pemimpin politik untuk memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan pemerintahan "non-sektarian" di negara itu.

Saat pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu, Kubis menjelaskan situasi terkini setelah pemilihan umum Irak pada 12 Mei, di mana dugaan kecurangan dalam pemilu telah memicu penghitungan ulang, yang pada akhirnya menunda pembentukan pemerintahan baru.

Dia menekankan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menanggapi tuntutan dan meringankan beban massa belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak.

"Saya mendesak para pemimpin politik untuk mendengarkan rakyat, memanfaatkan kesempatan, dan mempercepat proses pembentukan pemerintah nasional yang patriotik, inklusif, dan non-sektarian yang akan menggunakan seluruh sumber daya Irak untuk kepentingan rakyatnya," kata dia lagi.

Kubis menambahkan bahwa pembentukan pemerintahan baru di Irak akan mempercepat reformasi politik, ekonomi dan sosial.

Selain itu, pemerintahan yang baik akan memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan pembangunan ekonomi, serta memfasilitasi perjuangan melawan korupsi.