PBB desak percepat penerapan mekanisme kepercayaan di Selat Hormuz

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat mendesak percepatan penerapan mekanisme pembangunan kepercayaan untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur pelayaran global.

Jorge Moreira da Silva, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS), sekaligus Koordinator Satuan Tugas PBB untuk Selat Hormuz, mengatakan konflik yang terus meningkat di kawasan telah berkembang dari sekadar mengganggu pelayaran menjadi semakin diperparah oleh gangguan tersebut.

Da Silva memperingatkan bahwa gangguan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia itu telah mendorong kenaikan harga energi dan pangan serta mengancam jutaan orang dengan kerawanan pangan akut.

"Mekanisme ini siap dioperasikan, bergantung pada kemauan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik maupun negara-negara di kawasan."

"Sekarang saatnya memberi kesempatan kepada mekanisme operasional untuk membangun rasa saling percaya dan kepercayaan," ujarnya.

Da Silva kembali menegaskan seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar semua pihak menahan diri dan meredakan ketegangan. Menurutnya, mengurangi risiko terhadap warga sipil serta memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan bahwa UNOPS siap mengerahkan mekanisme tersebut "dengan cepat."

Saat ditanya mengenai kemungkinan jadwal pelaksanaannya, Dujarric mengatakan mekanisme itu dapat diterapkan "dalam hitungan beberapa pekan ... sangat cepat."

"Intinya, kami tidak bisa memaksakan apa pun. Semuanya bergantung pada kapan para pihak yang bertikai dalam konflik ini mengatakan, 'Ya, ini ide yang baik. Kami ingin melanjutkannya,'" tambahnya.

Ketegangan di kawasan meningkat dalam dua pekan terakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 8 Juli mengumumkan bahwa gencatan senjata yang tercantum dalam nota kesepahaman Islamabad tidak lagi berlaku.

Sejak itu, Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan. Washington menargetkan sejumlah lokasi di wilayah Iran, sementara Teheran mengklaim telah menyerang fasilitas serta peralatan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.