Pizaro Gozali İdrus
27 Mei 2019•Update: 28 Mei 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
PBB menegaskan pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di Rakhine, namun rencana Bank Dunia memberikan proyek sebesar USD100 juta akan berdampak besar pada wilayah tersebut, lansir Myanmar Times pada Minggu.
“Rakhine sangat miskin. Saya pikir pembangunan itu baik untuk Rakhine, tetapi harus inklusif, kalau tidak akan merusak,” kata Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi dalam wawancara dengan Myanmar Times.
"Jika pembangunan mencakup dan menguntungkan semua komunitas, saya menyambut baik," kata dia.
Namun, Grandi mengatakan krisis kemanusiaan di Rakhine tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan ekonomi saja.
Masalah kewarganegaraan, terkait kebebasan untuk bergerak, juga harus diselesaikan secara efektif, terang Grandi.
Kewarganegaraan dan kebebasan adalah salah satu rekomendasi dari komisi penasehat Rakhine yang dipimpin Kofi Annan.
Grandi mengatakan kebebasan bergerak sangat penting sehingga Rohingya dapat mejalankan aktivitas sehari-hari, pergi bertani, mencari ikan, bersekolah, dan orang sakit dapat mengakses layanan kesehatan.
Dia mencatat kebebasan bergerak sekarang "sangat terbatas."
"Bahkan warga yang memiliki NVC (kartu verifikasi nasional) dan beberapa orang yang memiliki kewarganegaraan kadang-kadang memiliki masalah," kata dia.
"Jadi, jika Anda tidak menyelesaikannya, itu tidak cukup [menyelesaikan masalah] hanya dengan pembangunan," kata dia.
Grandi mengatakan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang sekarang tinggal di kamp-kamp di Cox's Bazar di Bangladesh setuju pulang jika masalah kewarganegaraan ini diselesaikan.
Grandi mendesak pemerintah Myanmar berdialog dengan para pengungsi dan menjelaskan apa yang dilakukan untuk memfasilitasi mereka kembali ke Rakhine utara.
"Saya benar-benar mendorong pemerintah berbicara dengan masyarakat, untuk menjelaskan, misalnya soal kepemilikan NVC," kata dia.
Grandi juga mengunjungi kamp-kamp pengungsi Muslim Rohingya di pinggiran Sittwe, di Rakhine tengah.
Selama kunjungan itu, para pengungsi mendesak Grandi memberi mereka kartu identitas sebagai bukti status pengungsi.
Namun, dia mengatakan warga Rohingya di kamp-kamp Sittwe adalah pengungsi internal.
"UNHCR tidak bisa mengeluarkan kartu identitas untuk mereka," kata dia.
-Rohingya kelompok teraniaya
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi serangan terus-menerus sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh tentara Myanmar.
Laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira' mengungkapkan ada lebih dari 34.000 orang Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan ratusan rumah Rohingya dibakar atau dirusak.
Amnesty International mengungkapkan lebih dari 750.000 pengungsi - sebagian besar anak-anak dan perempuan - melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan ke kelompok Muslim minoritas itu pada Agustus 2017.
PBB mencatat adanya perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personel keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
