PBB setujui kesepakatan global pengungsi meski ditentang AS

Umar Farooq

WASHINGTON

Majelis Umum PBB pada Senin meloloskan sebuah kesepakatan tidak mengikat yang memberikan dukungan tambahan bagi negara-negara yang menampung pengungsi, meskipun ada perlawanan dari Amerika Serikat dan Hongaria.

PBB merancang Kesepakatan Global soal Pengungsi untuk memperkuat tanggung jawab internasional bersama untuk membantu mereka yang dipaksa melarikan diri dari penganiayaan di negaranya.

Kesepakatan itu disetujui dengan jumlah suara 181-2, di mana tiga negara memilih abstain.

"Ini adalah hari yang baik bagi 25 juta pengungsi di seluruh dunia. Ini adalah hari yang baik bagi negara-negara dan masyarakat yang menampung pengungsi, yang sekarang akan menerima lebih banyak dukungan yang dibutuhkan," kata Presiden Majelis Umum PBB Maria Fernanda Espinosa saat rapat paripurna.

Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi menyebut pemungutan suara itu sebagai peristiwa bersejarah, mengatakan bahwa itu adalah upaya terbesar untuk berbagi tanggung jawab pengungsi yang pernah dia lihat selama 34 tahun bekerja dengan pengungsi.

Menurut UNHCR, sembilan dari sepuluh pengungsi tinggal di negara berkembang.

Peperangan, penganiayaan dan kekerasan lainnya mendorong 68,5 juta orang lari dari rumah mereka pada 2017.

Dari jumlah ini, 25,4 juta di antaranya adalah pengungsi, 40 juta orang terlantar dan 3,1 juta orang mencari suaka.

"Pengungsi adalah salah satu yang tertinggal paling jauh di belakang. Dianiaya, terisolasi dan terpinggirkan di negara asal mereka dan sering kali di negara tujuan mereka, mereka telah berjuang untuk diperhitungkan - dan untuk menghitung," Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan baru ini berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan bertujuan untuk menyediakan lebih banyak investasi di bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan dan melihat dampak lingkungan pada negara yang menjadi tempat pengungsi.

Pekan lalu, PBB meloloskan sebuah kesepakatan lain yang bertujuan untuk menciptakan respons yang lebih terkoordinasi terhadap migrasi global, tetapi menghadapi penentangan yang lebih kuat.

*Michael Hernandez berkontribusi pada berita ini