Aydogan Kalabalik
04 Oktober 2022•Update: 13 Oktober 2022
TRIPOLI, Libya
Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dbeibeh pada Senin memuji Turki atas kesepakatan baru-baru ini yang ditandatangani untuk memungkinkan eksplorasi minyak dan gas di Libya dan perairan Mediterania.
Dbeibeh mengatakan di Twitter bahwa negaranya senang menerima delegasi dari Turki dan “menandatangani beberapa perjanjian yang melayani kepentingan rakyat Libya yang lebih tinggi.”
Dia juga mencatat bahwa Ankara dan Tripoli selaras untuk memobilisasi dukungan internasional yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan di negara itu.
“Selamat datang bagi mereka yang menginginkan persahabatan rakyat kita dan menghormati persatuan negara kita. Mereka bukan yang mendukung perang, perpecahan dan penjarahan,” tambah Dbeibeh.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, bersama dengan delegasi tingkat tinggi Turki termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Fatih Donmez, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, Menteri Perdagangan Mehmet Mus, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun dan Juru Bicara Presiden Ibrahim Kalin pada Senin datang ke ibu kota negara Afrika Utara itu untuk pembicaraan tentang hubungan bilateral dan isu-isu regional.
Cavusoglu bertemu dengan Mohamed al-Menfi, ketua Dewan Presiden Libya; Perdana Menteri Dbeibeh; Rekan Libya Najla El Mangoush; dan Khalid al-Mishri, kepala Dewan Tinggi Negara Libya, dan menandatangani nota kesepahaman tentang eksplorasi hidrokarbon di perairan teritorial Libya dan di tanah Libya oleh perusahaan campuran Turki-Libya.
Libya yang kaya minyak telah berada dalam kekacauan sejak 2011, ketika penguasa lama Muammar Gaddafi digulingkan setelah berkuasa selama empat dekade.
Turki berharap penyelenggaraan pemilu nasional yang bebas dan adil dilakukan sesegera mungkin untuk stabilitas yang langgeng di Libya, sejalan dengan keinginan rakyat Libya.
Bulan lalu, ibu kota Tripoli menyaksikan bentrokan mematikan antara pasukan yang mendukung Dbeibeh dan mereka yang setia kepada saingannya Fathi Bashagha, yang ditunjuk sebagai perdana menteri oleh parlemen yang berbasis di Tobruk.
Kekerasan - yang terburuk sejak gencatan senjata dicapai pada 2020 - terjadi di tengah pengerahan militer oleh pasukan yang berafiliasi dengan Dbeibeh dan Bashagha, karena kedua tokoh tersebut mengklaim kekuasaan dan otoritas di negara Afrika Utara itu.
