Muhammad Abdullah Azzam
17 Desember 2020•Update: 18 Desember 2020
Senhan Bolelli
MADRID
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu mendesak Uni Eropa untuk "dialog konstruktif" dengan Turki di tengah ketegangan baru-baru ini di Mediterania Timur.
Dalam pidatonya di parlemen Spanyol tentang KTT pemimpin Uni Eropa 10-11 Desember kemarin, Sanchez mengatakan, "Kami perlu mengadakan dialog yang konstruktif, dan menetapkan agenda yang konstruktif dengan Turki di bawah kepemimpinan perwakilan tinggi Uni Eropa Josep Borrell dan Komisi Uni Eropa."
Sanchez juga mengatakan Spanyol berdiri dalam solidaritas dengan anggota UE Yunani dan Siprus Yunani.
Namun, pada saat yang sama, tambah dia, pihaknya menyadari fakta bahwa Turki adalah anggota NATO, yang memiliki hubungan di berbagai bidang, termasuk urusan di Suriah, Libya, dan krisis migrasi.
Pekan lalu, Uni Eropa mengumumkan mereka menjatuhkan sanksi terbatas baru pada individu Turki, sehubungan dengan aktivitas eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur.
Meskipun ada proposal yang diajukan oleh Yunani dan Siprus Yunani untuk memberlakukan sanksi ekonomi yang berat dan embargo senjata terhadap Turki, mayoritas pemimpin Eropa menentang tindakan yang lebih keras dan menganjurkan tindakan yang lebih lunak.
Para pemimpin UE menginstruksikan diplomat tertinggi Uni Eropa Josep Borrell untuk menyiapkan laporan tentang keadaan hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan UE-Turki, dan tentang opsi bagaimana melanjutkan hubungan.
Mereka mengatakan bahwa laporan itu akan dibahas pada pertemuan puncak mereka berikutnya pada Maret 2021, atau lebih awal jika perlu.
Ketegangan di Mediterania Timur
Yunani dan Siprus Yunani telah lama berselisih dengan Turki mengenai klaim perbatasan maritim di Mediterania Timur.
Ankara menolak klaim batas maritim dari dua anggota UE ini, dengan mengatakan mereka melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.
Dalam beberapa bulan terakhir, Turki mengirimkan beberapa kapal latihan untuk mengeksplorasi sumber daya energi di wilayah tersebut, menegaskan hak Turki, serta hak Republik Turki Siprus Utara.
Para pemimpin Turki juga berulang kali menyerukan untuk menyelesaikan semua masalah yang luar biasa di kawasan itu berdasarkan hukum internasional, dan melalui dialog serta negosiasi.