12 Oktober 2017•Update: 15 Oktober 2017
ISTANBUL
Ketegangan memuncak antara Madrid dan Barcelona pada Rabu setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memaksa pemimpin Catalonia menjelaskan apakah mereka sudah melakukan deklarasi kemerdekaan atau belum.
Dalam sebuah pidato televisi, Rajoy mengatakan Presiden Catalonia Carles Puigdemont harus segera mengambil tindakan guna "menghindari kebingungan" setelah referendum kontroversial yang diadakan lebih dari sepekan lalu.
Dia mengatakan warga Spanyol dan Catalonia membutuhkan "kepastian" agar bisa "kembali hidup dengan tenteram". Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Rajoy mengatakan dia "sangat mendukung" dibukanya dialog secepatnya, dengan mereka yang dianggapnya bertindak diluar hukum.
"Kami tidak bisa mengakui hukum yang tidak ada," tambah Rajoy, merujuk pada pembatalan pengumuman deklarasi Catalonia. "Semua upaya memecah belah negara kami merupakan sebuah pelanggaran hukum. Hak mendeklarasikan status anda dianggap ilegal oleh hukum internasional," jelas dia.
Dia juga mengatakan deklarasi kemerdekaan secara sepihak merupakan hal yang tidak demokratis.
Pidato Mariano itu datang menyusul statement Puigdemont pada Selasa dimana dia mengatakan mendukung kemerdekaan, namun masih akan menunggu "beberapa minggu" sebelum melakukan deklarasi.
Walaupun hanya 43 persen penduduk Catalonia memberikan suara, 90 persen memilih pembentukan Republik Catalonia yang independen. Hasil tersebut disusul pengumuman dari pemerintah Catalonia yang mengatakan mereka memiliki hak untuk merdeka.
UE tetap dukung Spanyol
Sementara itu Komisi Eropa sekali lagi menekan pentingnya menghormati konstitusi Spanyol.
Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan mereka percaya Rajoy dan pemerintahan Spanyol mencari solusi terbaik dengan mematuhi hukum yang berlaku.
Dalam insiden terpisah, pada Rabu polisi Yunani menahan 18 anggota kelompok anarkis yang melakukan demonstrasi pro-kemerdekaan Catalonia di kedutaan Spanyol di Athena.
