Md. Kamruzzaman
DHAKA, Bangladesh
Bangladesh meminta kerja sama dunia internasional untuk dapat memulangkan warga Rohingya secara aman ke Myanmar, lapor kantor berita pemerintah Bangladesh Sangbad Sangstha.
“Kami mencari solusi damai untuk krisis ini dan instrumen pemulangan mereka ke Myanmar. [Tetapi] jika dibiarkan tidak terselesaikan, krisis dapat mengakibatkan seluruh kawasan tidak stabil," kata Presiden Bangladesh M. Abdul Hamid.
Hamid berpidato pada KTT Konferensi ke-5 tentang Tindakan Interaksi dan Membangun Kepercayaan di Asia (CICA) di Dushanbe, Tajikistan, sebuah forum antar-pemerintah untuk meningkatkan kerja sama guna mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Asia.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang telah memperjuangkan nasib Muslim Rohingya, di panggung internasional, termasuk yang akan hadir.
Forum ini dihadiri 39 perwakilan dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk presiden dan perdana menteri lainnya.
Presiden Tajikistan Emomail Rahmon menjabat sebagai ketua.
Kelompok yang teraniaya
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi serangan terus-menerus sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh tentara Myanmar.
Laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira' mengungkapkan ada lebih dari 34.000 orang Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan ratusan rumah Rohingya dibakar atau dirusak.
Amnesty International mengungkapkan lebih dari 750.000 pengungsi - sebagian besar anak-anak dan perempuan - melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan ke kelompok Muslim minoritas itu pada Agustus 2017.
PBB mencatat adanya perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personel keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
