Presiden Tunisia pecat 24 pejabat negara sejak Minggu

TUNIS, Tunisia

Tunisia mengalami gelombang pemecatan setelah Presiden Tunisia Kais Saied memecat 24 pejabat pemerintah dan lembaga negara sejak Minggu.

Pemecatan dimulai ketika Presiden Saied pada Minggu memutuskan untuk membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen.

Saied mengumumkan dirinya akan mengambil alih otoritas eksekutif dan membekukan tugas parlemen selama 30 hari serta mencabut kekebalan terhadap anggota parlemen.

Pengamat memperkirakan pemecatan akan mencakup pemecatan gubernur dan anggota dewan kota dalam beberapa hari mendatang.

Pemecatan perdana menteri, dan dua menteri

Saied pada Senin mengeluarkan dekrit presiden untuk memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi yang juga merangkap di Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Pertahanan Ibrahim Bartagi dan Menteri Kehakiman Sementara Hasna Ben Slimane juga dibebaskan dari tugas mereka pada 25 Juli.

Keputusan tersebut mencatat bahwa sekretaris negara dan sekretaris jenderal akan bertanggung jawab atas kementerian yang disebutkan sampai pemerintah baru diumumkan.

Setelah pemecatannya, Mechichi mengumumkan di Facebook bahwa dia akan menyerahkan jabatannya kepada perdana menteri baru yang akan ditunjuk oleh Saied.

Bartagi diangkat sebagai kepala pertahanan dalam pemerintahan Mechichi pada Agustus 2020 berdasarkan perjanjian dengan Saied.

Pemberhentian pejabat tinggi pemerintah

Kepresidenan Tunisia pada Selasa mengumumkan serangkaian pemecatan terhadap beberapa pejabat negara.

Di antara mereka yang diberhentikan adalah Direktur Dewan Perdana Menteri Moez Lidine Allah al-Muqaddam dan Sekretaris Pemerintah Walid Dhahbi.

Keputusan tersebut juga mencakup delapan penasihat senior dan pembantu Mechichi, yaitu Rashad bin Ramadan, Salim Al-Tisawi, Mufdi Al-Masdi, Abdelsalam al-Abassi, Zakaria Belkhodja, Elias Ghariani, Oussama Kheriji, dan Lahssan Benomar.

Abdul Razzaq al-Kilani, kepala Otoritas Umum untuk Martir dan Veteran Revolusi dan Operasi Teroris juga diberhentikan.

Saied juga memecat Taoufik Ayouni, jaksa tinggi pengadilan militer.

Sembilan pejabat lainnya di Dewan Perdana Menteri dipecat, termasuk Fethi Bayar, Mohamed Ali Alrawi, Hussam Eddine bin Mahmoud, Basma Daoudi, Ibtihal Alatawi, Monji Khadraoui, Nabil Ben Hadid, Bassam El Kchaou dan Rawda bin Saleh.

Tindakan Saied terhadap perdana menteri dan parlemen ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, termasuk Ennahda, Heart of Tunisia, Koalisi Martabat dan Gerakan Rakyat.

Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menggambarkan langkah itu sebagai "kudeta penuh" terhadap Konstitusi Tunisia, revolusi dan kebebasan.

Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di negara-negara Arab yang menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk di Mesir, Libya dan Yaman.