Ribuan warga Inggris beli gelar palsu

Muhammad Mussa

LONDON

Ribuan warga Inggris membeli gelar dari universitas online palsu di Pakistan, ungkap BBC Radio 4 dalam laporan khusus.

Menurut laporan tersebut, pembeli gelar di antaranya adalah konsultan Layanan Kesehatan Nasional (NHS), perawat, hingga kontraktor pertahanan. Salah satu pembeli bahkan menghabiskan hingga GBP 500.000 (USD 688.220) untuk mendapatkan dokumen palsu.

Departemen Pendidikan mengatakan bahwa mereka "akan mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik jual-beli gelar palsu".

Axact, yang mengklaim sebagai "perusahaan TI terbesar di dunia", mengoperasikan ratusan jaringan universitas online palsu yang dikelola oleh kelompok penipu dari sebuah call center di Karachi, Pakistan.

Mereka menggunakan nama Nixon University dan Baychester University, dengan menampilkan sejumlah foto mahasiswa yang sedang tersenyum, hingga artikel palsu yang memuji-muji 'institusi'.

Sepanjang 2013-2014, lebih dari 3.000 sertifikat palsu dijual oleh Axact ke pembeli yang berbasis di Inggris antara 2013 dan 2014.

Dalam daftar pembeli di antaranya staf NHS, termasuk perawat, dokter mata, psikolog, serta sejumlah konsultan.

Pada 2015, Axact menjual lebih dari 215.000 sertifikat palsu ke seluruh dunia melalui sekitar 350 sekolah dan universitas fiktif, dan menghasilkan lebih dari USD51 juta (GBP 37,5 juta) sepanjang tahun.

Mantan agen FBI Allen Ezell yang telah menyelidiki Axact sejak 1980-an, mengungkapkan kepada BBC: "Kita hidup di tengah masyarakat yang butuh status. Jadi, selama sebuah kertas memiliki nilai, pasti akan ada seseorang yang memalsukan, mencetak, dan memperjualbelikan.

"Perusahaan tidak meninjau dokumen secara saksama, sehingga praktik ini dapat berjalan mulus," tambah Ezell.

Pusat pelaporan kejahatan siber nasional Inggris, Action Fraud, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memblokir situs Axact, sehingga harus memberikan bukti-bukti pelanggaran Axact, yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya.

Otoritas Pakistan telah melancarkan penyelidikan setelah kasus penipuan serupa pertama kali terekspos oleh New York Times pada 2015.