'Solusi untuk Idlib harus politis, bukan militer'

Hulya Corakci Ertan

ISTANBUL

Juru bicara kepresidenan Turki pada Jumat berkata telah menjadi pengetahuan umum bahwa diperlukan solusi politis, bukan militer, di Provinsi Idlib yang berada di barat laut Suriah.

Berbicara kepada wartawan setelah rapat persiapan bersama perwakilan dari Prancis, Jerman dan Rusia untuk KTT empat-negara soal Suriah, Ibrahim Kalin berkata mereka mengharapkan status Idlib tetap sama, melindungi warga sipil dan mencegah terjadinya krisis kemanusiaan di sana.

"Poin utama semua orang adalah solusi harus politis, ketimbang militer," ujar dia.

Kalin menyebut ada konsensus umum yang mengatakan bahwa konsekuensi serangan atas Idlib akan sangat serius dan menyebabkan krisis kemanusiaan, juga gelombang imigran baru.

"Tentu saja, gelombang imigran baru tidak hanya membebani Turki. Ini bisa menyebabkan rantai krisis baru di Eropa. Maka, tidak ada yang menginginkan ini," tekan dia.

Kalin berkata imigran Suriah di seluruh dunia tidak akan kembali ke desa atau kota mereka di Suriah sebelum keamanannya dijamin.

Menyatakan bahwa pengeboman Idlib adalah "tidak bisa diterima" dan Turki akan memainkan perannya untuk mengurangi risiko keamanan di sana, Kalin berkata:

"Harapan kami untuk komunitas internasional dan para pemimpin adalah mereka memberikan dukungan yang lebih terbuka dan jelas untuk Turki."

Dia juga menambahkan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Kota Sochi di Rusia pada Senin dan usaha setelah itu sangat penting.

Sejak awal September, setidaknya 30 warga sipil tewas di Idlib dan Hama, sementara belasan lain terluka, karena serangan udara dan darat dari rezim Assad dan pesawat-pesawat Rusia, menurut badan pertahanan sipil White Helmets.

Rezim Suriah telah mengumumkan rencananya untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran di wilayah yang telah lama dikuasai oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata berbeda.

PBB memperingatkan serangan semacam ini akan menghasilkan "bencana kemanusiaan terparah di abad 21."