Tahanan terjebak di tengah ketegangan Pakistan-India

Aamir Latif

KARACHI, Pakistan

Setelah terkunci dalam serangkaian pertikaian darat dan laut, saingan lama Pakistan dan India siap untuk pertarungan lain di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus yang melibatkan mata-mata India.

Kulbhushan Jadhav, yang ditangkap pada Maret tahun lalu di Mashkel, sebuah kota dekat perbatasan Iran, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer atas tuduhan menjadi mata-mata pada April 2017.

ICJ menangguhkan hukuman tersebut setelah New Delhi menentang putusan pada Mei tahun lalu.

Badan hukum utama PBB akan menggelar sidang pemeriksaan kasus ini pada 18 hingga 21 Februari tahun depan, menurut sebuah pernyataan.

Jadhav, yang menurut pemeriksaan merupakan seorang perwira di Angkatan Laut India, terlibat dalam kegiatan spionase dan sabotase di ibu kota komersial Pakistan, Karachi dan provinsi Balochistan.

Menurut pihak militer, dia menggunakan nama Muslim, Hussein Mubarak Patel.

Beberapa minggu setelah penangkapan Jadhav, New Delhi membantah mempunyai keterkaitan dengannya dan menggambarkannya sebagai pensiunan perwira angkatan laut.

India telah memperingatkan jika hukuman terhadap warganya Jadhav tetap dilakukan, hal itu akan dianggap sebagai kasus pembunuhan berencana.

Dua negara tetangga yang bersenjata nuklir sering menangkap warga negara satu sama lain dengan tuduhan berbeda, termasuk memata-matai.

Hubungan tegang yang telah berlangsung lama antara kedua tetangga membuat para tahanan berada di penjara lebih lama dan dalam beberapa kasus, tidak kunjung dibebaskan bahkan setelah mereka menjalani hukuman.

Tidak sedikit dari mereka terbunuh atau mati selama berada di tahanan.

Hanya beberapa minggu kemudian, seorang tersangka militan Pakistan, Sanaullah Haq dipukuli hingga mati oleh seorang rekan tahanannya di penjara Jammu dan Kashmir.

- Korban utama

Nelayan dari kedua belah pihak telah lama menderita karena hubungan buruk kedua tetangga.

Kedua negara sering menangkap nelayan karena penanda batas perairan yang buruk dan kapal yang tidak dilengkapi teknologi untuk menentukan lokasi yang tepat.

Berdasarkan Perjanjian tentang Akses Konsuler 2008, kedua negara sepakat untuk bertukar daftar tahanan pada 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya.

Sampai hari ini, 418 nelayan dan 53 warga sipil India serta 108 nelayan dan 249 warga negara Pakistan saat ini mendekam di penjara masing-masing, menurut daftar yang dibagikan oleh kedua negara pada Juli tahun ini.

Islamabad membebaskan 174 nelayan India dan 4 tahanan sipil, sedangkan New Delhi membebaskan 28 nelayan Pakistan dan 21 tahanan sipil pada 2018.

India dan Pakistan baru-baru ini sepakat untuk menghidupkan kembali komite yudisial gabungan tentang tahanan yang terdiri dari empat anggota - pensiunan hakim dari peradilan tinggi - dari masing-masing negara.

India telah menunjuk empat anggotanya, sedangkan Pakistan belum mencalonkan satu pun.

Komite tersebut, yang dibentuk pada Januari 2008, biasa bertemu dua kali dalam setahun - sekali di India dan sekali di Pakistan - hingga Oktober 2013.

Sejak itu, belum ada lagi pertemuan yang diadakan setelah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua pihak.

Sebelumnya, komite tersebut telah membuat sejumlah rekomendasi, termasuk pembebasan nelayan, wanita, remaja, dan tahanan yang mengalami gangguan mental.

- Perspektif humanis

Jatin Desai, mantan sekretaris jenderal Forum Perdamaian dan Demokrasi Pakistan-India, menganggap masalah tahanan perlu dilihat dari sudut pandang humanis daripada politik.

"Sejauh isu itu menyangkut nelayan, maka itu benar-benar masalah kemanusiaan karena mereka menjelajah laut sebagai mata pencaharian," kata Desai kepada Anadolu Agency.

“Mereka seharusnya tidak menjadi bidak di tangan kedua negara. Saya mendukung Kebijakan Tanpa Penangkapan (NAP) untuk para nelayan, ”katanya.

Alih-alih menangkap mereka, dia melanjutkan, mereka seharusnya disuruh untuk kembali ke perairan masing-masing negara.

Dia juga menambahkan bahwa kedua negara harus memikirkan zona penangkapan ikan bebas untuk para nelayan tradisional.

Desai menyesalkan tidak adanya batas waktu untuk mengkonfirmasi kewarganegaraan tahanan.

"Dengan tidak adanya batasan waktu, dalam beberapa kasus, tahanan harus mendekam di negara lain bahkan setelah menyelesaikan hukumannya," ujarnya.

Nasir Aslam Zahid, mantan hakim Mahkamah Agung Pakistan dan mantan anggota komite peradilan bersama, memiliki pandangan yang sama.

“Hukuman maksimum (di India dan Pakistan) untuk memasuki negara asing tanpa visa adalah satu tahun, tetapi proses hukumnya sangat panjang dan rumit sehingga saat seorang tahanan dihadapkan di pengadilan, dia sudah menghabiskan dua tahun atau lebih di penjara,” kata Zahid kepada Anadolu Agency.

Menurutnya, kedua pemerintah harus mengesahkan undang-undang yang mengikat peradilan untuk memutuskan masalah-masalah terkait perlintasan ilegal dalam waktu enam bulan.

Dia mengatakan bahwa penyitaan perahu nelayan yang tidak pernah dikembalikan juga menjadi masalah.

Zahid mengungkapkan harga kapal penangkap ikan bervariasi, dari satu juta hingga INR10 juta dan para nelayan biasanya ditangkap bersama dengan perahu mereka.

“Tetapi ketika mereka dilepaskan, mereka harus kembali tanpa perahu, entah dijual oleh pihak berwenang atau membusuk di laut,” katanya.

"Pada akhirnya, seorang nelayan kembali ke rumahnya dengan tangan kosong dan harus memulai kembali dari nol," tambah Zahid.

Dia juga menegaskan bahwa kerabat para tahanan harus diizinkan untuk setidaknya berbicara dengan orang terkasih melalui telepon.

"Kedua pemerintah bisa membuka hotline untuk tujuan ini atau mengizinkan panggilan Skype atau yang serupa, untuk meyakinkan anggota keluarga bahwa mereka sehat dan dalam kerangka berpikir yang benar," tambahnya.