Turki akan terus lindungi haknya di Mediterania Timur

Mehmet Tosun

ANKARA

Turki secara tegas akan terus melindungi hak-haknya di Mediterania Timur, Aegea dan Siprus, ungkap Dewan Keamanan Nasional negara itu pada Kamis.

Menggarisbawahi hak-hak ini muncul dari hukum internasional, dewan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Turki mengutuk meningkatnya serangan teror di Afrika, termasuk Somalia, serta berbagai wilayah lainnya.

Ankara akan terus memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan perdamaian, tegas pernyataan itu, yang dirilis setelah pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dewan menambahkan bahwa Turki selalu berpihak pada diplomasi dan dialog di setiap platform untuk penyelesaian sengketa yang terkait dengan Laut Aegea, Mediterania Timur, dan Siprus.

Menilai langkah-langkah yang diambil untuk menumpas kelompok-kelompok teror di luar perbatasan di selatan, dewan keamanan itu juga mendesak aktor internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melawan kelompok teroris, tambah pernyataan itu.

Pejabat Turki juga mendapatkan informasi terkini tentang operasi anti-teror yang sedang berlangsung di dalam dan luar negeri, terutama terhadap YPG/PKK, Daesh/ISIS dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO), kelompok di balik kudeta pada 2016 di Turki.

Turki adalah salah satu negara pertama yang mendeklarasikan Daesh/ISIS sebagai kelompok teroris pada 2013.

Negara itu diserang oleh kelompok teroris tersebut beberapa kali. Kelompok teror itu melakukan sedikitnya 10 serangan bom bunuh diri, tujuh serangan bom, dan empat serangan bersenjata, yang menewaskan 315 orang dan melukai ratusan lainnya.

Sebagai balasan terhadap serangan teror, Turki meluncurkan operasi anti-teror di dalam dan luar negeri untuk mencegah serangan lebih lanjut.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan UE - bertanggung jawab atas kematian 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, merencanakan kudeta yang dikalahkan pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan 251 orang tewas dan hampir 2.200 lainnya terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di balik kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi lembaga-lembaga Turki, khususnya militer, polisi, dan pengadilan.