Rhany Chairunissa Rufinaldo
07 Agustus 2019•Update: 08 Agustus 2019
Ali Murat Alhas
ANKARA
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki terus mengikuti perkembangan di wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan antara Pakistan dan India.
Pernyataan Erdogan disampaikan dalam Konferensi Duta Besar Turki ke-11 yang diadakan di Ibu Kota Ankara pada Selasa, di mana para diplomat Turki dan misi asing berkumpul setiap tahunnya untuk membahas kebijakan luar negeri.
Presiden Turki mengatakan pembicaraannya dengan perdana menteri Pakistan Imran Khan pada Selasa membuahkan hasil dan dia akan menghubungi Perdana Menteri India Narendra Modi, dengan harapan bisa mengurangi ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.
Pada Senin, India membatalkan status khusus yang diberikan kepada satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di negara itu.
Status memungkinkan Kashmir memberlakukan otonomi sendiri dengan imbalan bergabung dengan persatuan India setelah kemerdekaan pada 1947.
Sejak 1947, Jammu dan Kashmir diberi hak khusus untuk memberlakukan hukumnya sendiri.
Ketentuan tersebut juga melindungi hukum kewarganegaraannya, yang melarang orang luar untuk menetap atau memiliki tanah di wilayah tersebut.
Jammu dan Kashmir itu dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh.
Sejak berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Sejumlah kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir berperang melawan pasukan India untuk memperjuangkan kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.
Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang tewas akibat konflik di wilayah itu sejak 1989.
