Turki kecam laporan media global soal operasi di Suriah

Bayram Altug

JENEWA

Turki mendesak media internasional untuk menghentikan laporan manipulatif tentang operasi militer negara itu di Suriah utara.

Sadik Arslan, perwakilan tetap Turki untuk kantor PBB di Jenewa, menjamu wartawan dari media internasional untuk memberi tahu mereka tentang Operasi Mata Air Perdamaian Turki, Senin.

Arslan menyatakan ketidaknyamanannya tentang manipulasi laporan media internasional dan berita sepihak tentang operasi tersebut.

Dia mengatakan teroris YPG/PKK menargetkan warga sipil dan jurnalis di perbatasan Turki dengan menggunakan mortir dan penembak jitu, tetapi wartawan media asing yang berada di sana gagal melaporkan dengan tepat bahwa teroris tersebut adalah pelaku serangan.

Arslan mengatakan YPG/PKK telah meluncurkan ratusan serangan terhadap daerah permukiman di Turki sejak awal operasi yang menewaskan 18 warga sipil, termasuk seorang bayi berusia sembilan bulan.

Dia juga mengkritik laporan yang mengklaim bahwa Turki berperang melawan Kurdi.

Dia mengungkapkan bahwa Turki telah membuka pintunya untuk warga Kurdi yang berasal dari kota utara Suriah Ayn al-Arab (Kobani) pada 2014 ketika mereka dikepung oleh Daesh.

Sekitar 200.000 orang, kebanyakan warga Kurdi Suriah, melarikan diri ke Turki saat pengepungan berlangsung.

Arslan mengatakan bahwa Turki juga menjadi satu-satunya negara yang menerima ratusan ribu warga Kurdi dari Irak utara ketika mantan pemimpin Irak Saddam Hussein menyerang mereka dengan senjata kimia.

Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian pada 9 Oktober untuk mengamankan perbatasannya dengan menghilangkan unsur-unsur teroris guna memastikan kembalinya pengungsi Suriah dengan aman dan integritas wilayah Suriah.

Menurut Turki, kelompok teroris PKK dan cabangnya YPG/PYD merupakan ancaman terbesar bagi masa depan Suriah, yang membahayakan integritas teritorial dan struktur kesatuan negara.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.