Turki kecam pernyataan 'bias' dari negara-negara selatan Uni Eropa

Serife Cetin

ANKARA

Sebuah deklarasi baru dari negara-negara Uni Eropa (UE) selatan yang mengancam Turki dengan sanksi adalah "tindakan sepihak" dan mengabaikan kenyataan di kawasan itu, kata otoritas Turki pada Jumat.

"Pernyataan tentang masalah Mediterania Timur dan Siprus dalam deklarasi bersama itu bias, jauh dari kebenaran, dan tidak memiliki dasar hukum, mirip dengan tahun lalu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan tentang deklarasi dari KTT Med7.

Bertemu di pulau Korsika Prancis, kelompok informal negara-negara Mediterania Uni Eropa - Prancis, Italia, Spanyol, Malta, Yunani, dan otoritas Siprus Yunani, ditambah Portugal - merilis pernyataan yang memperingatkan Turki tentang "tindakan pembatasan" baru jika tidak menyetujui klaim maksimalis Athena atas wilayah maritimnya.

"Kami menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritas kami dengan Siprus [Yunani] dan Yunani dalam menghadapi pelanggaran berulang atas kedaulatan dan hak kedaulatan mereka, serta tindakan konfrontatif oleh Turki," kata deklarasi Med 7.

"Kami mempertahankan bahwa tidak adanya kemajuan dalam melibatkan Turki ke dalam dialog dan kecuali jika itu mengakhiri kegiatan sepihaknya, UE siap untuk mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut yang dapat dibahas di Dewan Eropa pada 24-25 September 2020," tambah pernyataan itu.

Di tengah ketegangan atas wilayah Mediterania dan eksplorasi energi, Turki telah berulang kali menekankan kesediaannya untuk melakukan negosiasi tanpa prasyarat, yang berlawanan dengan penolakan Yunani dalam beberapa pekan terakhir untuk menggelar dialog melalui NATO dan UE.

Aksoy meminta Yunani untuk meredakan ketegangan di kawasan dengan "menyerahkan klaim yurisdiksi maritim maksimalisnya yang bertentangan dengan hukum internasional."

“Untuk mengurangi ketegangan, penting bahwa Yunani menarik kapal militernya di sekitar kapal penelitian Oruc Reis kami, mendukung prakarsa disintegrasi NATO, berhenti mempersenjatai pulau-pulau Aegean Timur termasuk Meis, dan mengakhiri tekanan yang meningkat pada Minoritas Turki di Trakya Barat,” imbuh pernyataan itu.

Untuk dialog dan kerja sama di Mediterania Timur, Yunani harus duduk di meja dengan Turki tanpa prasyarat apa pun, tegas dia.

Pernyataan itu juga meminta negara-negara Uni Eropa yang menandatangani deklarasi untuk "meninggalkan sikap sepihak mereka" yang bertentangan dengan hukum internasional.

Yunani dan negara-negara lain mencoba untuk menguasai wilayah maritim Turki dan hak eksplorasi energi, meski tidak ada negara yang memiliki garis pantai yang lebih panjang di kawasan Mediterania.

Negara itu mencoba mengklaim ratusan mil wilayah maritim dari pulau Meis, sebuah pulau seluas 26 kilometer persegi yang hanya berjarak dua km dari pantai Turki namun jauh sekitar 600 km dari Yunani.

Turki secara konsisten menentang upaya Yunani untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif yang sangat besar, melanggar kepentingan Turki.

Turki - negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania - telah mengirimkan kapal bor seperti Oruc Reis untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, dengan mengatakan bahwa Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) memiliki hak di wilayah tersebut.

Dialog untuk berbagi sumber daya ini secara adil akan menguntungkan semua pihak, kata otoritas Turki.

Turki juga berulang kali mengecam penindasan selama puluhan tahun Yunani terhadap etnis minoritas Turki di wilayah Trakya Barat, penindasan yang menyimpang dari perjanjian internasional.