Turki: NATO harus hormati masalah keamanan setiap sekutu

Tugrul Cam

BRUSSELS

Perwakilan permanen Turki untuk NATO pada Kamis mengatakan para sekutu aliansi harus merangkul perbedaan pendapat dan menghormati masalah keamanan satu sama lain.

Berbicara kepada Anadolu Agency pada peringatan 69 tahun keanggotaan Turki di NATO, utusan permanen Turki Basat Ozturk mengatakan Turki telah menjadi negara yang berharga dan penting bagi aliansi tersebut.

Ozturk menambahkan bahwa meski negaranya memiliki pendapat berbeda dengan beberapa sekutu, pada akhirnya, NATO adalah platform untuk mengatasi perbedaan ini.

“NATO harus menjadi platform konsultasi utama tentang semua hal yang berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan semua sekutu sebagaimana juga disyaratkan oleh Perjanjian Washington,” kata Ozturk.

Dia mencatat bahwa visi Sekjen NATO Stoltenberg untuk 2030 juga memperkuat peran NATO ini.

Ozturk juga mengatakan beberapa anggota Uni Eropa (UE) membahas masalah keamanan dan pertahanan mereka dalam pertemuan UE tetapi tidak dalam NATO.

"Beberapa sekutu kami telah memanfaatkan Uni Eropa untuk memberikan tekanan pada Turki atas masalah bilateral. Tapi kami selalu mengatasi masalah bilateral antara sekutu secara langsung melalui saluran bilateral," tega dia, sambil menambahkan bahwa NATO memainkan peran yang sangat penting dalam situasi seperti ini.

Turki, yang hampir 70 tahun menjadi anggota NATO, siap berkontribusi untuk memperluas rasa saling percaya dan solidaritas dalam aliansi tersebut, kata Ozturk.

Masing-masing sekutu harus menghormati kepentingan keamanan dan kepentingan satu sama lain, tambah dia.

“Mereka harus menunjukkan solidaritas ini tidak hanya terhadap teroris Daesh dan al-Qaeda, tetapi juga terhadap teroris PKK,” imbuh dia.

Dia juga menggarisbawahi bahwa sekutu NATO tidak boleh menjatuhkan sanksi dan embargo satu sama lain atau mengancam untuk melakukan embargo.

NATO didirikan pada 4 April 1949, saat ini memiliki 30 anggota dan berkantor pusat di Brussel.

Turki bergabung dengan NATO pada tahun 1952 setelah 12 negara pendiri Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Inggris, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat (AS).