Warga Libya kenang pembantaian sekolah oleh drone UEA

Mucahit Aydemir

TRIPOLI

Sudah setahun berlalu, Uni Emirat Arab (UEA), pendukung jenderal Khalifa Haftar, melancarkan serangan pesawat tanpa awak terhadap sebuah sekolah militer di ibu kota Tripoli, yang menewaskan 26 siswa.

Pada 4 Januari 2020, sekitar 26 siswa militer Libya yang tidak bersenjata, sebagian besar di bawah 20 tahun, dibantai dalam serangan drone UEA selama pelatihan militer rutin di halaman Akademi Militer Al-Hadba di selatan Tripoli.

“Ada beberapa meter antara kami dan tempat yang terkena rudal. Ketika kami pergi ke halaman sekolah, kami melihat hal yang mengerikan. Sangat menakutkan melihat rudal ditembakkan ke 30 siswa yang tidak bersenjata,” ungkap perwira Ahmed al-Rajhi, yang menyaksikan pembantaian itu, mengatakan kepada Anadolu Agency.

"Beberapa siswa baru saja mulai sekolah 1-2 hari yang lalu. Mereka semua adalah anak muda yang berperilaku baik", kata al-Rajhi.

Perwira Libya itu mengikuti akademi militer di Turki sebagai bagian dari pakta kerja sama militer dan keamanan yang ditandatangani antara Ankara dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB pada 27 November 2019.

"Setelah sekitar enam bulan serangan brutal ini, kami dikirim ke Turki oleh Akademi Militer untuk mendapatkan pelatihan komando di provinsi Isparta," kata al-Rajhi.

“Staf pelatihan di Isparta menyambut kami dengan sangat hangat. Kami seperti saudara dengan mereka. Kami menerima pelatihan yang sangat berkualitas dari mereka”, tambah dia.

Beberapa jam setelah serangan itu, salah satu komandan Haftar, Khalid al-Mahjoub, mengatakan kepada televisi lokal bahwa mereka menerima informasi bahwa "kelompok milisi yang berafiliasi dengan suku-suku" menerima pelatihan di akademi tersebut.

Setelah gambar siswa muda yang terbunuh beredar di media sosial dan memicu kemarahan internasional, juru bicara Khalifa Haftar Ahmad al-Mismari mengklaim bahwa kelompok teror Daesh/ISIS berada di balik serangan itu.

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar.

PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, juga didukung oleh Turki, sebagai otoritas sah negara itu saat Tripoli memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa.

Upaya diplomatik telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk mencapai solusi atas konflik Libya menyusul kemenangan yang dibuat oleh Tentara Libya terhadap milisi Haftar.