Yunani dan Siprus Yunani tak dapat apa yang mereka inginkan dari Uni Eropa

Ömer Tuğrul Cam

BRUSSELS

Seruan Yunani dan pemerintah Siprus Yunani untuk mengutuk Turki atas perkembangan baru-baru ini di Mediterania Timur dibiarkan menggantung oleh negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Jumat.

Seruan tersebut tidak mendapat dukungan dari banyak anggota, terutama Jerman, dan otoritas UE selama pertemuan konferensi video luar biasa antar para menteri luar negeri, ungkap sumber diplomatik UE, yang tidak mau disebut namanya.

Setelah pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan di Twitter bahwa pihaknya menyatakan solidaritas penuh dengan Yunani dan Siprus, serta menyerukan kepada Turki untuk segera melakukan deeskalasi dan berdialog.

Pertemuan para menteri luar negeri UE itu dianggap tidak resmi karena diadakan melalui konferensi video dan tidak ada keputusan bersama di akhir pertemuan.

Namun, para menteri dapat menginstruksikan kelompok kerja mereka untuk mempersiapkan hasil pertemuan.

- Mediterania Timur

Awal pekan ini, Turki melanjutkan eksplorasi energi di kawasan Mediterania Timur setelah Yunani dan Mesir menandatangani kesepakatan pembatasan maritim yang kontroversial.

Kesepakatan itu datang hanya sehari setelah Ankara mengatakan akan menunda eksplorasi minyak dan gasnya sebagai isyarat niat baik.

Pakta tersebut ditandatangani hanya sehari setelah Turki menunda kegiatannya di wilayah tersebut sebagai tanda niat baik.

Tapi setelah Athena-Kairo mendeklarasikan pakta maritim itu, Turki mengizinkan kapal Oruc Reis untuk melanjutkan aktivitasnya di suatu area di dalam landas kontinen Turki.

Kapal akan melanjutkan eksplorasi di Mediterania Timur bersama dengan kapal Cengiz Han dan Ataman hingga 23 Agustus.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan satu-satunya solusi untuk perselisihan itu adalah melalui dialog dan negosiasi dan mendesak Athena untuk menghormati hak-hak Turki.

Turki secara konsisten menentang upaya Yunani untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif yang berbasis di pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki, melanggar kepentingan Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania.