Muhammad Nazarudin Latief
03 Desember 2019•Update: 04 Desember 2019
JAKARTA
Indonesia kembali menambah utang sebesar USD90 juta (Rp1,26 triliun) dari Asian Development Bank (ADB) yang akan digunakan untuk proyek peningkatan akuntabilitas pengeluaran pemerintah.
Direktur ADB Indonesia Winfried Wicklein mengatakan pinjaman ini adalah bagian dari Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) yang akan melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan.
“ADB mendukung Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas untuk menyampaikan layanan publik yang berkualitas,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa.
Dana ini digunakan untuk memberikan fasilitas modern untuk mendukung pelatihan e-learning yang ditempatkan di pusat pelatihan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan.
Sistem informasi manajemen keuangan BPKP juga akan diperbarui guna meningkatkan keakuratan laporan keuangan, sehingga memperkuat pelaporan dan pengawasan.
Menurut Wicklein proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.
Deeny Simanjuntak, Senior Project Officer ADB mengatakan bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih.
Selanjutnya akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik.
