Anggaran infrastruktur Rp110,7 triliun 2019

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp110,73 triliun.

Dalam keterangan resminya, Jumat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut bertambah Rp8,71 triliun dari sebelumnya Rp102,01 triliun.

Tambahan anggaran tersebut, menurut dia, diperlukan untuk percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp2,14 Triliun dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp6,56 triliun.

Menteri Basuki mengatakan tambahan anggaran prioritas dalam rangka RPJMN sebesar Rp2,14 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga sebesar Rp1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp822 miliar.

“Tambahan anggaran di Ditjen Bina Marga akan digunakan di antaranya untuk preservasi jalan sepanjang 9,2 km di Trans Papua dan ruas Batas Kota Serang hingga Pandeglang,” jelas Menteri Basuki.

Anggaran tambahan tersebut juga akan dipergunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 63,93 km di perbatasan NTT, Trans Maluku, kawasan wisata, dan Lingkar Nias, pembangunan jembatan sepanjang 426 km di perbatasan NTT dan Papua, serta jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda yang menjadi porsi pemerintah sepanjang 1,5 km.

Dana tambahan untuk Ditjen Cipta Karya menurut Menteri Basuki akan digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Keburejo, dan desa-desa rawan air.

Tambahan dana di Ditjen Sumber Daya Air lanjut dia, akan digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 4,1 Km, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektar, dan pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter.

Menteri Basuki mengatakan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, anggaran tambahan sebesar Rp 6,56 triliun akan dialokasikan untuk prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan.

“Dana itu juga untuk penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi negeri (PTN)."

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk pendidikan vokasi guna peningkatan tenaga konstruksi sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa Politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.

Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan Rp11,32 triliun untuk program padat karya, serta pembangunan rumah khusus sebanyak 3230 unit dan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 200 ribu unit.

Pagu anggaran sebesar Rp110,73 triliun menurut dia, belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR yakni kerja sama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp5,10 triliun.

Dana KPBU AP ditujukan untuk preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) sebesar Rp1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa sebesar Rp800 miliar, dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera sebesar Rp1,24 triliun.