İqbal Musyaffa
30 Januari 2019•Update: 30 Januari 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Bank Indonesia menyebut masalah pada perekonomian Indonesia hanya pada lemahnya kinerja ekspor.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara fundamental sebenarnya ekonomi Indonesia sangat baik.
Menurut dia, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen yang berarti daya beli masyarakat cukup baik. Kemudian pertumbuhan investasi 6,5-6,9 persen yang menurut Perry, masih baik.
“Jumlah konsumsi ditambah investasi itu sekitar 5,5 persen artinya ekonomi domestik ok. Masalahnya hanya nett export yang membuat PDB hanya 5,2 persen,” ungkap Perry dalam diskusi di Jakarta, Rabu.
Perry mengungkap rendahnya ekspor karena penurunan harga komoditas hingga 3,4 persen.
Sementara Indonesia masih sangat menggantungkan ekspor pada komoditas sehingga penurunan harga komoditas sangat berpengaruh pada perekonomian.
“Artinya kita harus kerja keras pindah dari komoditas ke sektor manufaktur dan tourism. Kita harus antisipasi (penurunan harga komoditas),” tambah dia.
Perry mengatakan BI dan pemerintah terus melakukan penguatan koordinasi untuk mendorong ekspor, pariwisata, UMKM, serta meningkatkan kapasitas ekonomi sebagai substitusi impor.
“Minggu lalu BI dan pemerintah sudah memotong prosedur ekspor dan logistik untuk mendorong ekspor. Selanjutnya, kita promosikan ekspor garmen dan otomotif,” imbuh Perry.
Dia menegaskan perlunya menggeser ekspor komoditas ke manufaktur sangat mendesak sekaligus untuk mewaspadai efek dari spill over pada perlambatan ekonomi dunia.
Perry menjelaskan efek spill over dari perlambatan ekonomi China akan lebih terasa pada perdagangan Indonesia karena negara tersebut banyak menyerap komoditas Indonesia.
Menurut Perry, upaya mendorong ekspor juga untuk memperbaiki defisit pada transaksi berjalan (CAD). Pada triwulan IV, CAD menurut dia diperkirakan sebesar USD8 miliar sementara neraca modal surplus USD12 miliar sehingga neraca pembayaran Indonesia surplus USD5 miliar.
Dia menambahkan upaya lain untuk semakin menekan CAD adalah pada implementasi B20, penguatan pariwisata, serta penundaan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor tinggi.
