İqbal Musyaffa
12 Juni 2019•Update: 13 Juni 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Rencana Kementerian Perhubungan yang akan melarang praktik diskon tarif ojek online dan taksi online mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar menolak rencana ini karena akan dirugikan.
Sementara itu, masyarakat merasa keputusan untuk menghapus tarif online sangat memberatkan.
Dina Hutauruk, seorang karyawan swasta tidak setuju dengan rencana tersebut dan akan beralih ke moda transportasi lain apabila keputusan tersebut diterapkan.
“Saya mungkin beralih ke angkot (angkutan perkotaan) atau Trans Jakarta,” jelas dia, kepada Anadolu Agency.
Begitu pula Eduardo Simorangkir yang tidak akan lagi menjadikan angkutan online sebagai prioritas transportasi utamanya untuk mobilitas sehari-hari.
“Saya akan lebih banyak berjalan kaki untuk jarak-jarak pendek kalau diskon dihapuskan karena juga bisa lebih sehat,” kata dia.
Suara yang sama juga disampaikan Laila Ramdhini, seorang karyawan berkantor di Tendean dan tinggal di Bogor.
Dengan tarif ojek online saat ini saja, dia sudah merasa keberatan. Bila sebelumnya tarif ojek online dari Stasiun Cawang tempat dia biasa turun dari kereta, ke kantornya di Tendean hanya Rp7.000-Rp9.000, namun kini bisa mencapai Rp18.000.
“Saya jadi berpikir untuk ngekos saja, kalau tidak ada diskon tarif ojek online,” keluh Laila.
Lain halnya dengan pemerintah. Bagi Kementerian Perhubungan, praktik diskon pada tarif ojek online dan taksi online sebagai praktik tidak sehat bagi industri dan juga pengguna.
Bahkan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sedang merancang aturan untuk melarang diskon tarif transportasi online yang rencananya akan keluar akhir Juni ini berbarengan dengan aturan tarif baru ojek online.
Dalam sebuah kesempatan beberapa hari lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi berkilah bahwa larangan diskon tarif ini untuk melindungi masyarakat, pengemudi, dan keberlanjutan bisnis transportasi online.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat yang membahas mengenai larangan diskon tarif ini, melibatkan beberapa pihak seperti KPPU, YLKI, pengemudi, dan aplikator.
“Nanti Dirjen Perhubungan Darat yang akan menyampaikan secara resmi keputusannya,” jelas Hengki di Jakarta, Rabu.
Atur ambang maksimal diskon tarif
Sementara itu, Presidium Gabungan Transportasi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono mengakui pihaknya sebagai pengemudi ojek online sudah diajak bicara oleh Kementerian Perhubungan terkait diskon tarif ojek dan taksi online tersebut.
“Kami mengusulkan agar lebih baik diatur ambang maksimal besaran diskon tarif daripada harus dihapuskan,” ujar Igun.
Meski begitu, dia memahami tujuan pemerintah ingin mengatur diskon tarif ojek dan taksi online agar tidak tercipta persaingan yang tidak sehat.
Igun menilai saat ini banyak penumpang yang beralih dari satu layanan transportasi online ke layanan pesaingnya karena adanya iming-iming promo yang besar-besaran. Sementara aplikator yang tidak memberikan promo akan kehilangan penumpang.
“Ini yang perlu diatur ambang atas penerapan maksimal tarifnya,” imbuh dia.
Igun menambahkan dari sisi pengemudi pada dasarnya tidak merasa dirugikan apabila diskon tarif dihilangkan karena penerimaan pengemudi sudah stabil sehingga tidak ada kekhawatiran penurunan pendapatan.
Dia menjelaskan pengemudi lebih berharap agar pemerintah, saat mengevaluasi tarif ojek online nanti, tidak kembali menurunkan besaran tarif yang sudah ditetapkan saat ini per 1 Mei lalu.
Pengemudi merasa tarif batas bawah sebesar Rp2.000/km di Jabodetabek saat ini masih di bawah angka ideal yang sebesar Rp2.400/km.
“Evaluasi silahkan saja, tapi jangan ada penurunan tarif karena masih ada selisih Rp400 dari harga ideal,” kata dia.
Igun menjelaskan para pengemudi berharap dalam evaluasi tarif nanti turut mempertimbangkan usulan pengemudi terkait adanya komponen biaya perawatan kendaraan dan operasional yang menjadi kebutuhan pengemudi.
