Pemerintah mulai bahas tarif layanan jaminan produk halal

Pizaro Gozali

JAKARTA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai membahas tarif layanan jaminan produk halal (JPH).

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan pembahasan ini dilakukan untuk mempersiapkan operasional layanan yang harus mulai dilakukan pada 17 Oktober mendatang.

"Pembahasan secara maraton dilakukan karena BPJPH sebagai Badan Layanan Umum harus menyiapkan tarif layanan jaminan produk halal yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan," ungkap Sukoso dalam keterangannya pada Rabu.

Sukoso menyampaikan BPJPH memiliki karakter yang berbeda dengan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) lainnya.

Menurut dia, tarif layanan jaminan produk halal di BPJPH sangat khas, bervariasi, dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal.

“Ini berbeda dengan PK-BLU lainnya, misalnya di UIN/IAIN," jelas Sukoso.

Adapun jenis layanan produk halal yang diberikan BPJPH antara lain sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, serta peningkatan kompetensi penyelia halal.

Sukoso menegaskan BPJPH siap melaksanakan proses jaminan produk halal seperti amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal.

Dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditegaskan lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini disahkan pada 17 Oktober 2014 seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

"Itulah kenapa BPJPH serius mempersiapkan semua perangkat, regulasi, infrastruktur, serta suprastruktur layanan halal sebelum 17 Oktober 2019," ungkap dia.