BPK: Kebijakan pangan meleset karena data tidak akurat

Muhammad Latief

JAKARTA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyesalkan rendahnya akurasi data pangan yang dimiliki pemerintah yang ditandai dengan banyaknya perbedaan antar kementerian sehingga mengakibatkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat sasaran.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan persoalan pangan hanya terdiri dari ketersediaan dan konsumsi. Namun data soal kedua hal tersebut sering kali tidak sinkron antar kementerian dan lembaga pemerintah.

“Kami menemukan data konsumsi beras nasional tidak akurat,” ujar dia dalam Seminar 'Ketersediaan Pangan: Impor vs Swadaya' di Jakarta, Senin.

Selain itu, data soal luas lahan penghasil padi juga tidak akurat. Menurut dia, sudah banyak lahan yang beralih fungsi, namun masih masuk dalam kategori lahan tanam. Rizal mencontohkan lahan di Karawang, yang laju alih fungsi lahannya sangat cepat.

Menurut Rizal, sistem pelaporan produksi juga tidak akuntabel. Untuk soal ini, menurut dia, pemerintah sudah memperbaiki dengan menggunakan pemantauan satelit dan perbaikan metode kerangka sampling.

Menurut Rizal, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk memproduksi data tersebut harus menambah kecepatan dan menggunakan teknologi mutakhir untuk melaksanakan tugas tersebut.

“Untuk itu, tenaga ditambah, anggaran ditambah, regulasi diperbaiki. BPS tolong speed-nya dipercepat, gunakan teknologi canggih. Sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah bisa tersedia dalam waktu yang cepat," ujar dia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan hasil pertanian Indonesia sudah berkembang dengan baik bahkan berhasil meningkatkan angka ekspor pertanian. Hal ini, menurut Menteri Amran, cukup menggembirakan karena beberapa tahun terakhir Indonesia mengimpor banyak komoditas.

Berdasarkan data BPS yang diperolehnya di sidang kabinet, nilai ekspor pertanian mencapai Rp441 triliun, menjadikan sektor ini salah satu penopang ekspor Indonesia.

“Ekspor naik 24 persen tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Totalnya Rp441 triliun. Ini dari seluruh komoditas pertanian," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Salah satu komoditas yang berhasil lepas dari kebiasaan impor adalah jagung. Menurut Menteri Amran, Indonesia berhasil mengekspor jagung sebanyak 500.000 ton ke enam negara. Ekspor ini dilakukan setelah beberapa tahun terakhir Indonesia terus menerus impor jagung dari Amerika dan Argentina sebanyak 36 juta ton.

Bawang merah juga sudah bisa ekspor ke tujuh negara. Selain itu, telur dan ayam juga berhasil diekspor ke Jepang.

Kinerja ini, menurut dia, membuat pemerintah yakin tidak ada kenaikan harga yang berarti saat puasa dan Lebaran mendatang karena stok untuk kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.