Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Indonesia saat ini termasuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 sebesar Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56 juta.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen yang menurut Kepala BPS Suhariyanto cukup menggembirakan di tengah kondisi ekonomi global yang lesu.
Akan tetapi, ekonom senior Indef M. Nawir Messi memandang pertumbuhan ekonomi tersebut tidak cukup untuk bisa membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi dan tidak terjebak dalam middle income trap (perangkap kelas menengah).
Untuk bisa naik menjadi negara berpenghasilan tinggi, Nawir mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh konsisten rata-rata 7,5 persen per tahun hingga 2030.
“Ini memang bukan pekerjaan kecil. Banyak tantangan untuk mendorong negara ini naik kelas,” ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Nawir menilai pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjauh dari kecenderungan pola pertumbuhan tinggi, dan berada pada level moderat.
“Motor penggerak pertumbuhan agar terbebas dari middle income trap yang utamanya adalah investasi,” tegas Nawir.
Akan tetapi, dia melihat justru ada kecenderungan penurunan investasi secara gradual. Investasi pada tahun 2018 menurut data BKPM sebesar Rp721,3 triliun atau hanya 94 persen dari target investasi Rp764 triliun sepanjang 2018.
Meskipun tidak mencapai target, namun investasi 2018 naik 4,1 persen dari 2017.
Menurut Nawir, hal yang paling mencolok adalah adanya penurunan pada investasi penanaman modal asing sebesar 8,8 persen dari Rp430,5 triliun pada 2017 menjadi Rp392,7 triliun pada 2018.
Sementara pada penanaman modal dalam negeri terjadi peningkatan 25,3 persen menjadi Rp328,6 triliun pada 2018.
Untuk mencapai tingkat pertumbuhan 6 persen, Indonesia butuh lonjakan investasi 14 persen lebih, kata Nawir.
“Apalagi untuk genjot pertumbuhan sampai 7 persen, kita butuh peningkatan investasi 43 persen. Ini pekerjaan berat,” urai dia.
Nawir menilai lambannya pertumbuhan investasi di Indonesia karena adanya permasalahan pada sistem dan pasar ketenagakerjaan yang paling banyak dikeluhkan investor.
Selain itu, dia mengatakan peringkat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia juga lebih tinggi dari negara-negara lainnya di kawasan, yang berarti investasi tidak efisien.
Nawir mengatakan indikator ICOR Indonesia pada 2018 berdasarkan data BPS sebesar 6,3. Angka ini memang cenderung membaik dari tahun 2017 yang sebesar 6,34.
Namun, indikator ICOR Indonesia terlampau tinggi bila dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 4,6, Filipina 3,7, dan Thailand 4,5.
Indonesia hanya jadi pasar dari investasi asing
Sementara itu, pada kesempatan yang sama ekonom Indef Ariyo Dharma Pahla Irhamna mengatakan investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya diorientasikan untuk membiayai kebutuhan proyek dan juga mengurangi Current Account Deficit (CAD/defisit transaksi berjalan).
Ariyo menambahkan orientasi investasi asing yang masuk juga lebih kepada market seeking dan bukan berorientasi ekspor.
Promosi investasi Indonesia selama ini lebih kepada jumlah penduduk yang besar, sehingga investasi yang masuk itu lebih ke market seeking dan menjadikan Indonesia sebagai pasar, kata Ariyo.
Dia memberi contoh di mal banyak toko-toko baru yang barangnya impor, seperti toko furnitur dari Eropa yang barangnya impor dari negaranya.
“Investasi asing yang masuk hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar,” ungkap Ariyo.
Ariyo juga mengatakan investasi asing yang masuk tidak efektif dan efisien karena juga tidak disertai dengan transfer teknologi seperti yang terlihat pada kasus Freeport dan juga produk otomotif.
“Sudah lama investasi mereka ada, tapi tidak ada transfer teknologinya. Ini jadi catatan fundamental bagi Presiden Indonesia siapa pun yang terpilih nanti,” tegas dia.
Selain itu, Ariyo juga menyoroti lambannya pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya pada investasi asing. Dia menilai ada faktor internal yang memengaruhi, selain juga karena ketidakpastian ekonomi global.
Menurut dia, pemindahan perizinan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diresmikan Juli lalu dari BKPM kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, sebelum akhirnya diserahkan kembali ke BKPM pada awal Januari lalu.
“OSS itu karena Presiden secara psikologis ingin genjot investasi jelang pilpres dan permudah perizinan,” jelas Ariyo.
Akan tetapi, dia mengatakan implementasi awal OSS di Kemenko Perekonomian justru membuat bingung dalam pengurusan izin. Banyak investor yang harus mengatri sejak pagi untuk mendapatkan nomor antrean.
“Ini karena pengurusan izin investasi bukan tupoksi Kemenko Perekonomian mengurusi urusan teknis,” tambah dia.
Selain itu, Ariyo mengatakan sistem OSS masih berbahasa Indonesia dan belum menyediakan layanan berbahasa Inggris sehingga banyak investor asing yang bingung mengurusnya.
“Ini yang membuat investasi turun drastis pada triwulan II dan III tahun lalu,” ungkap Ariyo.
BKPM siap genjot investasi
Direktur Wilayah I BKPM Agus Joko Saptono mengatakan pihaknya siap untuk menggenjot investasi pada 2019 yang ditargetkan sebesar Rp792,3 triliun.
Agus mengatakan strategi yang akan dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas percepatan rotasi barang-barang mesin (barang modal) masuk ke Indonesia melalui rekomendasi jalur hijau.
Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan untuk pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik.
Akan tetapi, kata Agus, penelitian dokumen tetap dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
“Kita sampaikan ke Ditjen Bea Cukai agar perusahaan bisa difasilitasi dalam pemanfaatan fasilitas layanan jalur hijau,” ungkap Agus.
Agus mengungkapkan sejak 2016 hingga 2018 baru 125 perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas jalur hijau untuk bisa mempercepat proses produksi sesuai waktu yang diinginkan.
Dia menambahkan strategi lainnya yang dilakukan BKPM adalah dengan memberikan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) serta kerja sama dengan kepolisian untuk memfasilitasi perusahaan yang mengalami masalah di bidang keamanan.
“BKPM juga akan melengkapi dan melakukan perbaikan sistem OSS sehingga lebih optimal dan pro investor,” ungkap Agus.
Agus menambahkan BKPM juga terus melakukan pembinaan kepada sumber daya manusianya dengan membuat struktur pada direktorat standardisasi dan direktorat bimbingan teknis Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.
“Kita juga memiliki direktorat kepatuhan untuk melengkapi pengecekan komitmen investasi yang sudah diajukan perusahaan dalam OSS,” imbuh dia.
Agus juga mengatakan BKPM siap untuk memfasilitasi proyek-proyek bermasalah untuk segera diselesaikan.
Dia optimis target investasi 2019 dapat dicapai meskipun saat ini Indonesia sudah memasuki siklus tahun politik yang biasanya selalu ada penurunan.
