Greenpeace: Korporasi terkait rantai pasok dengan pembakar hutan

JAKARTA

Analisis Greenpeace Internasional mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan merek ternama dunia seperti Unilever dan Nestle membeli komoditas minyak sawit dari pemasok yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Dalam penelitian terbaru yang dirilis pada Kamis, 5 Desember 2019, Greenpeace telah mengkaji rantai pasokan dari empat perusahaan pedagang terkemuka yakni Cargill, GAR, Musim Mas, dan Wilmar serta empat perusahaan barang konsumen yakni Mondelez, Nestle, P&G, dan Unilever.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati mengatakan perusahaan itu terus membeli dari grup-grup produsen yang bertanggung jawab atas emisi yang signifikan.

Grup-grup produsen minyak kelapa sawit yang diidentifikasi oleh Greenpeace secara kolektif bertanggung jawab atas kebakaran gambut yang menghanguskan 68.300 hektare lahan pada 2015-2018.

Akumulasi emisi selama empat tahun itu mencapai sekitar 63 Megaton CO2 atau setara dengan 28 persen emisi 2015 untuk seluruh sektor energi Indonesia.

“Perusahaan merek-merek ternama ini perlu memutuskan hubungan dengan semua pedagang dan kelompok pemasok yang kebakarannya terus terjadi, mereka memperdagangkan masa depan kita dengan komoditas seperti minyak sawit,” kata Annisa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan, data menunjukkan pemasok Unilever bertanggung jawab atas akumulasi emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan 51,2 juta TCO2 selama 2015-2018 atau setara 25 persen dari emisi yang dihasilkan Belanda dalam setahun.

Sementara pemasok Nestle bertanggung jawab atas 57,2 juta TCO2 atau lebih banyak dari emisi yang dihasilkan oleh Swiss dalam satu tahun.

Pemasok Mondelez mengatakan bertanggung jawab atas 61,2 juta TCO2 dan pemasok P&G bertanggung jawab atas 49,82 juta TCO2.

Selain itu, emisi gabungan Sinar Mas Group dan perusahaan mereka lainnya seperti Golden Agri Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP) setara dengan hampir 3,5 kali lipat emisi tahunan Singapura.

Namun, Annisa mengatakan angka-angka yang dihasilkan lewat kajian ini tidak memberi gambaran seutuhnya karena tidak transparannya sektor rantai pasok perusahaan tersebut.

Dia mendesak agar perusahaan-perusahaan itu hanya mengambil pasokan kepada kelompok produsen yang tidak terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan perusakan ekosistem lainnya.

Greenpeace juga mendesak pemerintah di negara-negara produsen meningkatkan transparansi sektor komoditas tinggi karbon.

Selain itu, langkah-langkah keuangan seperti pajak karbon dan penerapan insentif fiskal juga dinilai dapat berperan membatasi emisi dari penggunaan lahan serta mendukung transisi ke pertanian ekologis.

“Di saat yang sama, pemerintah harus mengenalkan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengurangi permintaan komoditas tinggi karbon,” kata Annisa.

Desakan dari Greenpeace ini disampaikan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP 25 di Madrid yang sedang berlangsung pada pekan ini.

Hingga berita ini diturunkan, Anadolu belum mendapatkan penjelasan dari korporasi global yang dituding oleh Greenpeace terlibat dalam rantai pasok dengan pelaku pembakaran hutan di Indonesia.