İqbal Musyaffa
05 Desember 2019•Update: 06 Desember 2019
JAKARTA
Kementerian Perhubungan mengatakan harga tiket penerbangan Garuda Indonesia pada hari Senin hingga Kamis lebih murah 30 persen dari harga biasanya, termasuk juga untuk hari libur yang jatuh di hari-hari tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan diskon ini merupakan hasil pembicaraan yang intensif antara Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan juga maskapai.
“Hal yang tadinya belum delivered (terkait harga tiket) akan delivered. Selama ini ada yang menganggap harga tiket mahal,” jelas Menteri Budi dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dalam pembicaraan yang insentif tersebut antara lain dibahas mengenai harga avtur yang memengaruhi harga tiket penerbangan.
“ESDM secara bersama-sama akan membuat rebalancing tentang harga avtur dan akan melakukan efisiensi khususnya untuk Indonesia bagian timur agar tidak dibebani dengan harga lebih tinggi,” ungkap dia.
Menteri Budi menambahkan dengan adanya keseimbangan (rebalancing) harga avtur, maka terjadi kesepakatan untuk menyediakan penerbangan yang melayani rute-rute di Sulawesi Utara yang tadinya tidak disinggahi.
“Garuda juga akan terbangi tempat-tempat yang saat ini ditinggalkan (di timur Indonesia),” tambah dia.
Menteri Budi menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan harga tiket yang lebih murah tersebut yang akan berlaku sejak Desember hingga Februari mendatang untuk kemudian dievaluasi.
“Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk memberikan tiket murah dan insya Allah akan berjalan terus,” kata Menteri Budi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Pramesti mengatakan ada niat baik dari maskapai untuk memberikan diskon pada hari-hari yang penerbangannya tidak padat.
“Jadi sudah ada komitmen dari Pertamina untuk penyesuaian harga avtur sampai sekarang ada proses pembahasan dan ada goodwill dari kementerian untuk mendapatkan harga tiket terjangkau,” jelas Polana.
Meski begitu, Polana mengatakan harga tiket penerbangan yang ada saat ini tidak melanggar ketentuan yang ada di Kementerian Perhubungan, tetapi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat khususnya di daerah terpencil maka akan ada penyesuaian.
