İqbal Musyaffa
17 Januari 2019•Update: 18 Januari 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan Bank Dunia menyelenggarakan High Level Signature Event untuk menjaring investor global melalui kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU).
Acara Indonesia PPP Day dengan tajuk Beyond Boundaries: Indonesia as a Global PPP Investment Destination diselenggarakan pada Selasa di Singapura.
Narasumber pada acara tersebut antara lain Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan medianya, Rabu, mengatakan acara yang dipandu oleh Financial Times Lives ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi investor, agensi multilateral, pengelola dana investasi, kontraktor, dan ahli infrastruktur terhadap skema Public Private Partnership (PPP) atau KPBU.
“Pemerintah saat ini tengah mengembangkan investasi dengan skema KPBU,” ungkap Menteri Sri.
Menteri Sri mengungkapkan bahwa sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Indonesia menurut dia, memerlukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik.
“Keterlibatan sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri diperlukan untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan inovasi layanan,” tambah dia.
Dengan memperkenalkan skema PPP/KPBU, pemerintah berharap agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Partisipasi swasta tersebut menurut Menteri Sri, berdasarkan prinsip alokasi optimal terhadap risiko.
Untuk mendukung skema ini, Kemenkeu memberikan berbagai fasilitas dan dukungan berupa project development facility, viability gap fund, dan infrastructure guarantee.
Kemenkeu juga memperkenalkan konsep availability payment (AP) sebagai skema return on investment pada proyek yang didanai oleh PPP.
AP adalah pembayaran yang dilakukan secara periodik kepada badan usaha yang menyediakan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri atas PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk mendukung skema PPP.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan bahwa sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara tujuan investasi yang menjanjikan.
“Peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan mengingat semakin baiknya iklim investasi di Indonesia,” ungkap Chaves.
Perbaikan investasi di Indonesia menurut dia, terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang kuat, rata-rata 5 persen pertahun dari 2015 hinga 2017.
Chaves juga menilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid dan pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi.
“Surat utang Indonesia berada pada level investment grade serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu oversubscribed rata-rata hingga 2,5 kali,” tambah dia.
Duta Besar Kanada untuk Indonesia Peter MacArthur menyatakan banyak investor dari Kanada tertarik untuk investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Indonesia mempunyai anggaran yang kuat dan sehat,” tegas dia.
