Iqbal Musyaffa
03 Agustus 2020•Update: 03 Agustus 2020
JAKARTA
Indonesia meminta investor China Sinopec Group agar mempercepat pembangunan depo minyak senilai Rp12 triliun di Batam.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pembangunan perlu dipercepat karena pembangunan depo minyak tersebut sempat terhenti selama 8 tahun.
Dia mengatakan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara PT Batam Sentralindo dan Sinomarts KTS Development Limited Hongkong yang merupakan anak usaha dari Sinopec di kantor Kemenko Perekonomian pada 29 Juli lalu, bisa menjadi langkah maju dari pembangunan proyek tersebut.
“Dalam penandatanganan tersebut, Kemenko Perekonomian bersama BP Batam menunjukkan dukungan penuh pemerintah Indonesia untuk mengawal realisasi proyek depo minyak ini,” kata Susiwijono melalui pesan singkat, Senin.
Susiwijono mengatakan dalam kerja sama ini, pemilik tanah adalah BP Batam yang diberikan hak pengelolaannya kepada PT Batam Sentralindo untuk dikembangkan menjadi kawasan industri West Point Maritime Industrial Park
“Syarat-syarat pembangunan dan proyek ini didukung penuh oleh pemerintah dari kedua negara,” imbuh Susiwijono.
Dia menambahkan bahwa keberadaan depo minyak ini akan memperkuat kedaulatan energi nasional, khususnya di tengah kondisi dunia yang masih volatile dan rentan akan krisis akibat dari pandemi Covid-19.
“Kesepakatan ini adalah kabar baik. Pemerintah Indonesia meminta dan mendukung Sinopec segera membangun proyek yang sudah direncanakan sejak lama ini,” ungkap Susiwojono.
Susiwijono menjelaskan bahwa proyek depo minyak ini berkapasitas 2,6 juta kiloliter yang sudah diinisiasi pembangunannya sejak tahun 2012.
Groundbreaking proyek ini sudah dilakukan pada 10 Oktober 2012 di lahan seluas 75 hektar di kawasan industri Westpoint Maritime Industrial Park, Batam.
Proyek depo minyak di Batam ini rencananya akan menghabiskan biaya investasi sebesar USD841 juta atau lebih dari Rp12,19 triliun (kurs Rp 14.509 per USD).
Susiwijono menambahkan Kemenko Perekonomian serta BP Batam bertindak sebagai mediator dari kedua perusahaan tersebut dan akan terus mengawal proses persiapan sampai pembangunan fisik sehingga dapat segera terlaksana.
Kemenko Bidang Perekonomian berharap percepatan pembangunan proyek depo minyak akan menggerakkan aktivitas ekonomi di Batam dan sekitarnya, serta menciptakan ketersediaan lapangan kerja yang akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.
