Indonesia tidak akan ubah kesepakatan dengan Freeport
Pemerintah Indonsia akan berkunjung ke AS untuk negosiasi
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengubah hasil kesepakatan dengan PT Freeport pada 29 Agustus, menyusul beredarnya surat tanggapan Richard Adkerson, bos perusahaan tambang tersebut, atas proposal pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sikap pemerintah tersebut terkait beredarnya surat dari Chief Executive Officer (CEO) Freeport Indonesia tertanggal 28 September mengenai beberapa keberatan perusahaan itu terkait divestasi saham 51 persen.
“Gak mau berubah dong, Divestasi saham 51 persen tetap, kewajiban pembangunan Smelter tetap, Valuasi juga Independen,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Surat tersebut menyatakan bahwa tidak ada kewajiban divestasi saat ini jika mengacu Kontrak Karya Freeport Indonesia. Surat itu menanggapi proposal pemerintah yang menyatakan divestasi paling lambat selesai pada 31 Desember tahun depan.
Surat Adkerson menyatakan harga divestasi 51 persen harus mengacu nilai pasar yang wajar dan menghitung nilai ekonomis sampai tahun 2041. Padahal, Indonesia menginginkan harga saham dihitung berdasarkan manfaat usaha hingga 2021.
Freeport, dalam surat itu, juga keberatan dengan keingingan pemerintah untuk menerbitkan saham baru (rights issue) karena akan menurunkan nilai saham divestasi saham perusahaan itu.
Adkerson bersikeras Freeport dan Rio Tinto (pemegang saham Freeport McMoran Inc) mewajibkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar dari bisnis tambang ini sampai tahun 2041.
Penegasan bos Freeport tersebut menanggapi pernyataan Indonesia yang menegaskan harus memperoleh 51 persen dari total produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Luhut pun mengakui, surat dari bos Freeport yang ditujukan kepada pemerintah dan sempat bocor ke publik itu merupakan surat asli.
“Surat itu benar ,” tegasnya.
Menurut Luhut, dirinya akan berkunjung ke Amerika Serikat 9 Oktober untuk membicarakan negosiasi lanjutan dengan Freeport.
