Malaysia mulai investigasi dugaan monopoli Grab

JAKARTA

Malaysia melakukan investigasi dugaan anti-monopoli ke Grab Holdings Inc yang berbasis di Singapura, untuk membuktikan komitmen pemerintah untuk membuat iklim persaingan usaha yang lebih sehat di negara itu.

Ketua Komisi Persaingan Usaha Malaysia Iskandar Ismail mengatakan pada Kamis bahwa badan anti-monopoli meningkatkan penyelidikan pada start-up itu. Namun dia menolak menjelaskan langkah-langkah spesifik yang diambil lembaga tersebut.

Sebelumnya juga diumumkan dugaan monopoli oleh kementerian transportasi tahun lalu.

Investigasi dilakukan setelah tahun lalu muncul tuduhan Grab melakukan praktik monopolistik setelah membeli operasi Asia Tenggara Uber Technologies.

Grab Malaysia tidak menanggapi permintaan komentar melalui email.

Kompetitor Grab, Gojek asal Indonesia, berencana memasuki pasar ride hailing Malaysia dan sudah bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur Agustus lalu.

Mahathir berkeinginan menurunkan biaya hidup di Malaysia, sebuah janji penting yang membuatnya memenangkan pemilu pada 2018 lalu.

Pemerintahnya berusaha mendorong perusahaan-perusahaan milik negara untuk bersaing dengan memperkenalkan tender terbuka.

Dia memerintahkan Telekom Malaysia untuk berbagi jaringan kabel broadband kecepatan tinggi dengan operator lain.

Pemerintahan ini juga mempertimbangkan untuk mengizinkan konsumen menggunakan listrik selain dari “Tenaga Nasional” milik negara.

Iklim kompetisi yang sehat memungkinkan Malaysia meningkatkan posisinya sebagai negara tujuan bisnis.

"Ini mengirimkan sinyal kepada investor asing yang ingin memasuki Malaysia bahwa itu akan menjadi arena bermain yang adil tanpa keistimewaan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai koneksi politik atau alasan lain," kata Alex Holmes, ekonom Asia di Capital Economics.

Pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk menghemat anggaran, Iskandar mengatakan, pihaknya sedang mencari ke perusahaan-perusahaan yang memenangkan kontrak dengan kemungkinan praktik curang.

Pada Maret, delapan perusahaan membentuk kartel untuk memanipulasi penawaran tender yang melibatkan layanan teknologi informasi sebuah lembaga negara.

Iskandar mengatakan pihaknya menerima banyak permintaan dari lembaga negara dan perusahaan swasta yang ingin belajar mendeteksi kecurangan tender dan praktik anti-persaingan lainnya.

"Menteri kami memberi kami banyak ruang," tambahnya, merujuk pada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen Saifuddin Nasution.

"Dia hanya berkata, 'Pergilah lakukan pekerjaanmu dan kami akan mendukungmu sepenuhnya.”