Muhammad Latief
07 September 2017•Update: 07 September 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Kalangan civil society di Indonesia mendesak anggota parlemen dari berbagai benua, yang saat ini sedang melakukan pertemuan di World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali, agar menjamin pendanaan untuk pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs).
"Peran budgeting DPR bisa dimaksimalkan untuk memenuhi dana bagi SDGs," ujar Senior Program Officer International NGO Forum Indonesian Development (Infid), Hamong Santono, di Jakarta, Kamis.
Tiap tahun untuk mencapai SDGs sebenarnya dibutuhkan total dana sekitar USD 7-8 triliun. Sementara dana pemerintah diperkirakan hanya sebesar USD 1 triliun. Selain itu, negara-negara berkembang dan miskin juga menghadapi masalah kapasitas dan kualitas aparatur yang rendah.
"Peran parlemen yang efektif adalah mengatasi defisit pendanaan, dan defisit kualitas pemerintah," ujarnya.
Anggota parlemen, menurut Hamong, dapat memaksimalkan peran pendanaan ini dengan mengarahkan pemerintah memprioritaskan beberapa poin dari 17 tujuan berkelanjutan itu. Misalnya, mengatasi ketimpangan, sanitasi dan air bersih atau ekosistem kelautan.
Selain itu pemerintah juga bisa menarik swasta untuk ikut mendanai program-program tersebut. Langkah lain adalah pemerintah menghitung pendanaan untuk mencapai sebagian atau seluruh target SDGs 13 tahun ke depan, hingga 2030.
Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia, khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan bahwa pertemuan di Nusa Dua, harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global.
Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangkan dalam Bali Declaration. Secara umum, mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs menyambut baik pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Program ini merupakan inisiatif dari parlemen Indonesia dan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua.
