Shenny Fierdha Chumaira
28 Maret 2018•Update: 28 Maret 2018
Shenny Fierdha
JAKARTA
Pemerintah meminta aplikator penyedia jasa ojek online harus memikirkan kesejahteraan para pengemudi dan tidak melulu mengejar keuntungan.
"Masyarakat memang senang tarif ojek online yang murah, tapi kasihan pengemudinya. Saya selalu katakan kepada aplikator supaya jangan pikirkan usaha dan market share saja sebab kasihan pengemudinya jadi korban," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai membuka Rapat Koordinasi Khusus Atase Perhubungan 2018 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, harus ada kesepakatan terkait penentuan tarif untuk ojek online dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup para pengemudi ojek online yang memang sehari-harinya mencari uang dari profesi tersebut.
"Oleh karenanya Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Kantor Staf Presiden untuk bertemu dan berdiskusi pukul 16.00 WIB nanti di Kantor Staf Presiden," kata Menteri Budi.
Sementara itu, terkait apakah pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada para aplikator ojek online karena menetapkan tarif per kilometer terlalu rendah yakni Rp 1.600 per kilometer (padahal dulunya Rp 4.000 per kilometer) sehingga merugikan para pengemudi, dia tidak berkomentar banyak.
"Kita juga bisa tegas," tukas Menteri Budi pendek.
Pada Selasa, ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, menuntut rasionalisasi tarif ojek online sebab tarif yang diberlakukan saat ini dirasa memberatkan para pengemudi.