İqbal Musyaffa
23 Januari 2018•Update: 23 Januari 2018
İqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini bahwa stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia tahun ini akan terus terjaga.
KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan melakukan rapat perdana pada tahun ini, Selasa.
Hasil rapat tersebut menyebutkan bahwa kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali dalam rangka mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional dengan ditopang resiliensi perekonomian yang kian membaik.
“Kondisi tersebut ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah sesuai target, neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing yang stabil, serta nilai tukar rupiah yang terjaga,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Faktor lain yang menjadi dasar keyakinan tersebut adalah cadangan devisa Indonesia yang menguat, kebijakan fiskal dengan tingkat defisit anggaran dan defisit primary balance yang lebih rendah dari target APBN-P 2017.
Kinerja perbankan dan pasar modal, menurut Sri, juga berjalan dengan baik. Selain itu tren performa Surat Berharga Negara (SBN) yang positif, kecukupan dana penjaminan simpanan, serta persepsi investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan menjadi landasan keyakinan tersebut.
“KSSK akan mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal, moneter, makro dan mikroprudensial, serta pasar keuangan dalam menjaga momentum perekonomian dari tantangan yang dapat mengganggu kesinambungan dan stabilitas sistem keuangan,” urai Sri.
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut juga mengatakan akan terus mencermati sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dari sisi eksternal, menurut Sri, KSSK mencermati rencana lanjutan kenaikan Fed Funds Rate dan normalisasi neraca bank sentral AS, normalisasi moneter negara maju, moderasi pertumbuhan (rebalancing) ekonomi Tiongkok, dan dinamika konflik geopolitik.
Sedangkan dari sisi domestik, KSSK mencermati tantangan seperti dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi atau subsidi, aliran dana non-residen pada pasar keuangan, tingkat permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih, persepsi pasar terhadap kondisi politik menjelang Pilkada serentak tahun 2018 dan Pilpres 2019, serta perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) termasuk bitcoin.
“Terkait tantangan tersebut, KSSK akan senantiasa mendorong sinergi kebijakan dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memelihara dan mengantisipasi stabilitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri.
Sepanjang tahun ini, KSSK menurut Sri akan mengkaji implementasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan pelaksanaan simulasi penanganan krisis sistem keuangan.
Kesempatan BI keluarkan kebijakan utama
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan stabilitas makroekonomi yang terjaga memungkinkan BI melakukan penyesuaian kebijakan suku bunga pada tahun lalu.
Pada saat bank sentral AS tiga kali menaikan suku bunga, BI mampu dua kali menurunkan reverse repo rate pada Agustus dan September tahun lalu.
“Saat ini BI memutuskan mempertahankan reverse repo rate di angka 4,25 persen karena kita yakin stabilitas ekonomi terjaga konsisten,” tegas Agus.
Selain itu, BI juga melihat peluang yang baik untuk mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat implementasi giro wajib minimum (GWM) rata-rata sebagai kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter.
