BI: Tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 6,2 persen

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Selasa malam mengatakan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh hingga 6,2 persen pada 2022.

Pada periode 2019-2022, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga mencapai kisaran 5,8-6,2 persen dengan inflasi sebesar 3+1 persen dan defisit transaksi berjalan yang menurun dan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Agus juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi global serta pertumbuhan harga komoditas diperkirakan akan meningkat secara gradual. Suku bunga dunia diperkirakan meningkat, sejalan dengan tren pengetatan kebijakan moneter di negara maju.

Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2018, menurut Agus seperti juga diprediksi oleh Bank Dunia, diyakini akan berada pada kisaran 5,1-5,5 persen. Peningkatan ini “terutama didorong permintaan domestik”.

Inflasi 2018 diperkirakan berada pada kisaran sasaran 3,5+1 persen. Pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit perbankan 2018 masing-masing diperkirakan sebesar 9-11 persen dan 10-12 persen.

“Defisit transaksi berjalan, meski diperkirakan sedikit meningkat, namun tetap di bawah 3 persen dari PDB,” ungkap Agus.

Meskipun demikian, “Ekonomi Indonesia masih mengalami tantangan, baik global maupun domestik,” tegas Agus.

Untuk itu, Agus berharap semua pemangku kebijakan perlu melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat momentum pemulihan, melalui kebijakan ekonomi yang progresif.

Bank Indonesia, kata Agus, akan tetap fokus untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sementara pada bidang moneter, penyempurnaan kebijakan ditempuh melalui perluasan implementasi giro wajib minimum (GWM) Rata-rata hingga mencakup GWM Rupiah dan GWM valas baik bagi bank konvensional maupun syariah.

Selain itu, Agus menambahkan BI juga akan terus mengembangkan swap lindung nilai non-dolar AS dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan, serta melakukan berbagai penguatan lainnya.

Penguatan kebijakan makroprudensial, menurut dia, fokus pada tiga aspek antara lain implementasi Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan Giro Wajib Minimum Sekunder.

Kemudian, fokus selanjutnya pada implementasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan Loan to Funding Ratio.

Selanjutnya, peningkatan efektivitas instrumen makroprudensial juga menjadi fokus berikutnya.

Bank Indonesia juga akan terus melakukan pengembangan UMKM yang diselaraskan dengan pengendalian inflasi dari sisi suplai, serta mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui implementasi cetak biru ekonomi dan keuangan syariah.

Kemudian pada bidang sistem pembayaran, “BI terus mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),” ungkap Agus.

Agus menambahkan BI juga akan terus memperkuat elektronifikasi untuk mendukung program pemerintah, “serta akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial [tekfin].”

Pada area pengelolaan uang Rupiah, BI terus berupaya memehi kebutuhan masyarakat akan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, “antara lain melalui penguatan sinergi layanan kas dengan berbagai pihak,” pungkas Agus.