Pemerintah siapkan koperasi dan UMKM hadapi Revolusi Industri 4.0

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah menaruh perhatian pada pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM agar siap menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya, Kamis, mengatakan kedua sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang potensial untuk berkembang pesat.

“Saat ini kita sudah kenal Artificial Intellegence (AI), Internet Things (IT). Perubahan ini yang kita harus sadari bersama dan disiapkan oleh pelaku koperasi, maupun UMKM,” ujar Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada kesempatan sama menegaskan koperasi harus berkembang menjadi korporasi agar dapat bersaing secara global.

Sejumlah koperasi yang berhasil bertransformasi hingga menjadi badan usaha berdaya saing tinggi, ujar Menteri Darmin, antara lain Kospin Jasa.

Kospin Jasa merupakan koperasi pertama yang berhasil menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat serta mencatatkan anak usahanya, PT JMA Syariah, di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, Menteri Darmin juga menyebut Kisel sebagai contoh koperasi modern karena berhasil membuka 11 kantor wilayah dan 42 kantor cabang.

“Kisel membukukan omzet Rp6,4 triliun tahun 2017 dan membagikan SHU Rp63,7 miliar,” ungkap dia.

Contoh koperasi sukses lainnya adalah KWSG atau Koperasi Warga Semen Gresik, salah satu koperasi yang berkembang menjadi lembaga multibisnis.

KWSG mendirikan Pabrik Fiber Cement Gress Board yang telah mencatatkan pendapatan Rp2,5 triliun tahun 2017.

Selain itu, dalam upaya mendukung ekspansi para pelaku UMKM, pemerintah telah merevisi PP 46 tahun 2013 mengenai PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 1 persen.

“Dengan adanya PPh Final 0,5 persen dapat memberi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk membayar pajak,” ujar Menteri Darmin.

Tujuan lain dari kebijakan pajak tersebut adalah untuk memberi keadilan serta kesempatan bagi UMKM berkontribusi kepada negara.

“Penerapan dari PPh UMKM 0,5 persen ini turut berkontribusi dalam penerimaan negara,” terang Menteri Darmin.

Lebih lanjut, Menteri Darmin mengungkapkan sebaran penerimaan PPh UMKM pada tahun 2017 bersumber dari tujuh provinsi yang berkontribusi sebesar 80 persen dari total penerimaan PPh UMKM.

Ketujuh Provinsi tersebut adalah Jakarta dengan total kontribusi Rp1,5 triliun, Jawa Barat Rp775,6 miliar, Jawa Timur Rp764,8 miliar, Jawa Tengah Rp510,9 miliar, Sumatera Utara Rp333,2 miliar, Banten Rp331,2 miliar, dan Bali Rp198,7 miliar.