World Bank dorong Indonesia tingkatkan penerimaan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

World Bank mengusulkan agar pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan penerimaan yang diraih Indonesia dari pajak masih sangat rendah, sekitar 10 persen dari PDB.

“Indonesia harus mempercepat peningkatan penerimaan dari pajak,” ujar Chaves dalam laporan Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa.

Rendahnya penerimaan negara, menurut dia, disebabkan oleh rendahnya pengumpulan pajak akibat siklus penerimaan yang rendah, masalah struktural, kapasitas administrasi, dan kebijakan perpajakan kurang efektif.

“Sangat mengkhawatirkan karena tren rasio penerimaan pajak terus turun sejak 2013,” jelas Chaves.

Kemudian, basis pajak di Indonesia saat ini, menurut dia, masih sangat sempit, hanya sekitar 15 persen dari jumlah pekerja yang ada.

“Basis pajak ini sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata basis pajak di negara maju yang lebih dari 50 persen,” tambah Chaves.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom World Bank Federico Gil Sander mengatakan peringkat kemudahan membayar pajak di Indonesia tergolong rendah.

Kompleksitas dan ketidaksetaraan perlakuan pembayaran pajak di Indonesia, menurut Sander, meningkatkan tidak efisiensinya sistem perpajakan Indonesia, sehingga berdampak buruk terhadap pertumbuhan yang inklusif.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan untuk memperluas basis pajak sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan,” jelas Sander.

Perluasan tersebut, lanjut Chaves, terutama mencakup pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang menikmati manfaat peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan belanja infrastruktur.

Kelompok masyarakat kelas menengah ini, menurut dia, akan menikmati pendapatan yang lebih tinggi seiring peningkatan PDB. Sehingga akan memiliki kapasitas untuk membayar pajak di masa mendatang.

Pemerintah, menurut World Bank, perlu menyederhanakan sistem pembayaran pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak individual. Infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang sistem pembayaran pajak juga harus ditingkatkan.

“Kapasitas sumber daya manusia petugas pajak juga harus diperbaiki untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat,” tambah Sander.

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai produk tembakau, kendaraan, dan cukai produk yang berdampak buruk bagi lingkungan seperti kantong plastik.

“Ini untuk mendorong perilaku yang baik di masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara,” imbuh Sander.