Megiza Soeharto Asmail
19 Oktober 2018•Update: 19 Oktober 2018
Megiza Asmail
JAKARTA
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku mendapat tawaran bantuan lanjutan untuk Palu dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan hal itu saat berbincang dengan JK - sapaan akrab Kalla - sebelum pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Europe Meeting (ASEM) di Brussels, Belgia.
"Saya berterima kasih atas bantuan Jepang di Palu. Beliau akan membantu berapa yang akan dibutuhkan Indonesia. Tapi Saya bilang nanti lah setelah rehabilitasi kita lihat lagi," ujar JK, seperti dikutip dari Biro Setwapres, Kamis malam waktu setempat.
Pemerintah Jepang sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah.
Bantuan diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu. Komitmen itu disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam salah satu agenda di pertemuan IMF dan World Bank di Bali pekan lalu.
Menteri Basuki kala itu mengungkapkan Jepang memberi bantuan karena tingginya risiko bencana gempa di Indonesia yang berada di cincin api Pasifik, yang juga dialami oleh Negara Matahari Terbit itu.
"Pendekatannya adalah build back better. Tidak sekadar rebuild, karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru, berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya.
Dalam pertemuan di KTT ASEM ke-12 yang mengangkat tema “Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges” ini, JK bersama pemimpin negara lainnya akan membahas berbagai isu seperti Trade and investment, Connectivity, Sustainable development and climate, serta Security challenges yang meliputi isu terorisme, non-proliferation, cyber-security, dan irregular migration.