Enes Kaplan
ANKARA
Myanmar telah memberi izin pada sebuah badan bantuan Turki untuk mendistribusikan 1.000 ton bantuan kepada Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, kata juru bicara kepresidenan Turki.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Ibrahim Kalin mengatakan bahwa izin tersebut keluar setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan berdiskusi dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine lewat telepon.
"Pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan dari TIKA [Badan Kooperasi dan Koordinasi Turki] untuk mendistribusikan 1.000 ton bantuan pada tahap pertama," kata pernyataan tersebut.
Artinya, TIKA adalah badan bantuan asing pertama yang diizinkan Myanmar untuk memasuki wilayah konflik sejak kekerasan meletus pada 25 Agustus.
Kalin juga mengatakan, bantuan darurat berupa nasi, ikan kering, dan pakaian akan didistribusikan dengan helikopter militer. Badan bantuan Turki bekerja sama dengan pemerintah daerah akan terus memasok bantuan, termasuk makanan, pakaian, dan obat-obatan.
Ia menekankan bahwa seorang delegasi Turki, termasuk Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dan Kepala TIKA Serdar Cam akan mengunjungi Cox's Bazar, Bangladesh, tempat mengungsinya ribuan warga Rohingya dalam 10 hari terakhir.
Kalin mengatakan, pada mulanya, Turki berencana untuk mendistribusikan bantuan ke 100.000 keluarga dengan bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar.
Hampir 125.000 warga mengungsi ke Bangladesh
Menurut PBB pada Selasa, sebanyak 123.600 warga Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh.
Rakhine yang terletak di barat Myanmar telah dilanda konflik antara umat Buddha dan Muslim sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.
Dalam sebuah operasi militer Oktober lalu di utara wilayah Maungdauw, PBB telah mencatat adanya pelanggaran HAM oleh tentara, di antaranya pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk pada bayi dan anak-anak - pemukulan brutal, dan penghilangan paksa. Perwakilan Rohingya menyebutkan bahwa sekitar 400 warga tewas dalam operasi militer tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah meningkatkan jumlah pasukannya di Maungdaw.
Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) mengklaim serangan yang disebutkan telah menewaskan belasan jiwa. ARSA mengatakan, serangan tersebut adalah serangan balasan atas pembunuhan dan penjarahan oleh tentara.
