Pizaro Gozali İdrus
01 Februari 2018•Update: 02 Februari 2018
Pizaro Idrus
JAKARTA
ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) segera menggelar rapat kerja untuk merumuskan program-program mereka.
Direktur Eksekutif AIPR Rezlan Ishar Jenie menjelaskan prioritas utama AIPR adalah melakukan riset mengenai pencegahan dan resolusi konflik di kawasan ASEAN.
“Fondasi kita sekarang lebih kuat karena status legalnya sudah diakui,” ujar Rezlan usai menandatangani Host Country Agreement dengan Kementerian Luar Negeri dengan disaksikan perwakilan negara-negara ASEAN di Jakarta, Rabu.
Menurut Rezlan, ada beberapa konflik yang berhasil diselesaikan dengan dialog dan cara-cara damai.
“Ini akan kita gali dan jadikan pegangan untuk negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan konflik,” ujar Rezlan.
Duta besar yang pernah menjadi Wakil Tetap Indonesia untuk PBB ini menegaskan langkah-langkah AIPR tidak melanggar prinsip non intervensi ASEAN. Sebab kehadiran AIPR sudah melalui kesepakatan negara-negara anggota.
Rezlan menyampaikan, ke depan AIPR tidak hanya akan bekerja sama dengan ASEAN, tapi juga menggandeng berbagai pihak dalam penyelesaian konflik.
“Kita bisa memanfaatkan kerja sama dengan NGO, akademisi, dan institusi pendidikan karena AIPR forum yang membicarakan penyelesaian masalah,” terang Rezlan.
AIPR merupakan prakarsa Indonesia di masa keketuaannya di ASEAN pada 2011. Institut ini dimaksudkan sebagai entitas ASEAN yang khusus bergerak dalam penelitian perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi.
