Baru 109 perusahaan rampungkan dokumen pemulihan lahan gambut

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah mengatakan 109 dari 229 perusahaan perkebunan di lahan gambut yang terdaftar sudah menyelesaikan dokumen pemulihan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan 109 perusahaan tersebut sudah memulihkan lahan perkebunan gambut seluas 1,76 juta hektare.

“Ini tahap awal, sesuai dengan arahan presiden untuk memproyeksi aksi,” ujar Karliansyah, Senin, di sela-sela Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut pada Areal usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan, di Jakarta.

Karliansyah menuturkan jika Badan Restorasi Gambut (BRG) memperoleh tugas dari presiden untuk merestorasi 2 juta hektare wilayah gambut di tujuh provinsi prioritas dan 49 kabupaten.

Sejauh ini, menurut Karliansyah, pemerintah mencatat baru 1,76 juta hektare itu saja yang direstorasi.

“Tugas BRG di luar wilayah konsesi ini,” kata Karliansyah.

Karliansyah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia, seluas 24,7 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Rinciannya, ujar Karliansyah, terdiri dari 12,4 juta hektare di hutan lindung dan 12,3 juta hektare di perkebunan.

Namun, lanjut Karliansyah, banyak wilayah tersebut yang terlalap api pada kebakaran hutan dan lahan 2015.

Saat ini, tambah Karliansyah, pemerintah dan perusahaan perkebunan tengah memulihkan kembali wilayah tersebut.

Karliansyah menjelaskan, gambut mudah terbakar karena berasal dari bahan tanaman organik yang membusuk dalam waktu lama.

Selain menyimpan karbon, gambut memiliki posisi penting untuk menyangga ekologi karena dapat mengatur air di dalam dan di permukaan tanah.

Oleh karena itu, tambah Karliansyah, pemerintah berupaya menata fungsi hidrologis lahan gambut, dengan pembangunan sekat kanal, pengaturan pintu air agar kondisi lahan gambut selalu lembab.

Agar terhindar dari kebakaran, menurut Karliansyah, pemerintah tetap memastikan muka air tanah lahan gambut tetap normal di angka 0,4 meter.