Hayati Nupus
13 November 2018•Update: 13 November 2018
Hayati Nupus
JAKARTA
Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) tengah menggodok konsep struktur baru lembaga dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).
Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Herwan Chaidir mengatakan dalam konsep tersebut, struktur BNPT yang kini hanya terdiri dari tiga deputi akan bertambah menjadi enam.
“Itu pecahan dari deputi yang ada sekarang, dan tambahan juga,” ujar Herwan, seusai seminar nasional "Proyeksi Penanganan Korban Terorisme di Indonesia Setelah Pengesahan Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme," Selasa, di Jakarta.
Perubahan ini, kata Herwan, merupakan amanat UU No 5/2018 tentang Penanggulangan Terorisme yang disahkan 25 Mei 2018 lalu.
Herwan enggan menyebutkan secara rinci fokus atau nama masing-masing deputi dalam konsep baru.
Namun di antaranya, menurut Herwan, adalah deputi yang mengurusi soal pemulihan korban. Deputi ini tidak tercantum dalam UU sebelumnya.
“Secara organisasi dikembangkan, artinya lebih kuat lagi,” ujar dia.
Perubahan ini, menurut Herwan berimplikasi pada anggaran negara, karena harus menambah deputi, personel dan peralatan.
Meski Indonesia membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan, ujar Herwan, UU ini menghendaki agar Indonesia beraksi lebih cepat menanggulangi terorisme.
Harapannya, kata Herwan, perubahan tersebut dapat diimplementasikan akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Saat ini, BNPT hanya terdiri dari tiga deputi, yaitu Deputi Pencegahan, Perlindungan, Deradikalisasi; Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, serta Deputi Kerja Sama Internasional.
UU Penanggulangan terorisme setidaknya mengamanatkan adanya empat deputi, yaitu Analis dan Pengendalian Krisis, Kesiapsiagaan Nasional, Pengerahan Sumber Daya, serta Perlindungan dan Pemulihan Korban.
