Capres petahana paparkan perhutanan sosial hanya sebatas angka

Hayati Nupus

JAKARTA

Lembaga pegiat lingkungan mengungkapkan calon presiden petahana memaparkan program perhutanan sosial dalam debat Minggu malam namun hanya sebatas angka.

“Tidak memaparkan bagaimana kontribusi masyarakat adat dalam menjaga hutan dan lingkungan,” ujar Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Emmy Primadona, Senin, di Jakarta.

Calon presiden, menurut Emmy, tidak mengapresiasi peran masyarkat adat dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan menjaga hutan.

Paparan Joko Widodo soal konsesi 2,6 juta hektar lahan perhutanan sosial dan swasembada pangan pun, kata Emmy, sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, meski capaiannya lebih lamban.

Emmy menuturkan ratusan bencana terjadi di Indonesia dalam setahun, dari tanah longsor hingga banjir bandang.

Masyarakat yang paling terdampak bencana tersebut, kata Emmy, adalah mereka yang tinggal di sekitar hutan, yaitu masyarakat adat.

Calon petahana bahkan menyatakan konflik masyarakat adat sudah rampung, ujar Emmy, meski faktanya konflik itu masih banyak terjadi namun tak muncul ke permukaan.

Catatan Perkumpulan Huma Indonesia, hingga Desember 2018 terdapat 326 konflik sumber daya alam dan agraria di nusantara.

Konflik itu, kata Direktur Perkumpulan Huma Indonesia Dahniar Adriani, berlangsung di 158 kabupaten/kota di 32 provinsi dengan luas areal 2,3 juta hektare.

Seluruh konflik ini, imbuh Dahniar, melibatkan 286.631 masyarakat, yang terdiri dari 176.337 masyarakat adat dan 110.294 masyarakat lokal.

Emmy menambahkan bahwa keberpihakan calon pada nasib masyarakat adat masih rendah.

Sesuai hasil riset, kata Emmy, yang menyebutkan hampir 50 persen wilayah hutan ditempati masyarakat adat dan lokal namun hanya 10 persen saja yang diakui negara secara legal.

“Selain itu diserahkan ke swasta untuk dieksplorasi atas nama pembangunan,” kata Emmy.